Jumat, 26 September 2008

Habib Rizieq: Ada Apa dengan Guntur Romli?

Kamis, 25/09/2008 15:12 WIB
Habib Rizieq: Ada Apa dengan Guntur Romli?
Chairina Fatia - detikNews

Guntur R (Aprizal/detikcom)
Jakarta - "Jadi ada apa dengan Guntur Romli ini?"

Pertanyaan itu terlontar dari mulut Habib Rizieq Shihab saat menggelar jumpa pers menyikapi bentrokan di depan PN Jakarta Pusat antara massa FPI dengan AKKBB. Ia mengaku bingung atas ulah aktivis AKKBB Guntur Romli yang sengaja memancing keributan.

"Saya tekankan anggota LPI dan FPI murni datang untuk sidang bukan perang," ujarnya di PN Jakarta Pusat, Jl Gadjah Mada, Kamis (25/9/2008).

Rizieq bercerita, Guntur bersama preman yang dilengkapi senjata tajam datang ke PN Jakarta Pusat lalu menghina etnis anggota FPI. Bahkan Guntur Romli sempat mengeluarkan ancaman akan membunuhnya.

"Dia menunjuk salah satu murid saya yang keturunan Arab, namanya Ali. Dia dicaci maki, dihina etniknya dan diancam akan dibunuh," katanya.

Untuk membuktikan omongannya soal senjata tajam, Rizieq lalu memanggil 3 anggota FPI yaitu Edo, Tommy, Junaedi. Salah satunya mengalami luka bekas sabetan senjata tajam.

"Telinga sebelah kanan kena clurit. Ada yang pipi sebelah kanan luka berdarah. Ada juga tangan sebelah kanan bengkak," jelas Habib.

Habib lalu akan mengadukan Guntur ke Polda Metro Jaya. Guntur dinilainya telah melakukan upaya adu domba dan fitnah.
(gah/iy)

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/25/151258/1012494/10/habib-rizieq-ada-apa-dengan-guntur-romli

Kamis, 25 September 2008

Bentrok FPI-AKKBB

Kamis, 25/09/2008 18:58 WIB
Bentrok FPI-AKKBB
Merasa Dianiaya, Simpatisan FPI Lapor ke Polda Metro
E Mei Amelia R - detikNews

(Foto: Aprizal R/detikcom)
Jakarta - Merasa dianiaya saat sidang rusuh Monas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 4 simpatisan Front Pembela Islam (FPI) tidak terima. Mereka melaporkan aktivis Aliansi Kebangsaan Kebebasan Beragaman dan Berkeyakinan (AKKBB) ke polisi.

4 Simpatisan FPI itu adalah Tomy Krisnapati, Ahmad Junaedi, dan Eko Widiyanto, dan Ali. Tomy, Ahmad dan Eko melaporkan aktivis AKKBB yang terpisah laporannya dari Ali di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, Kamis (25/9/2008).

Tommy menceritakan kronologis kerusuhan sidang kasus Monas itu. Setelah salat dzuhur, sekitar pukul 13.00 WIB, dia keluar dari ruang sidang.

"Tiba-tiba masa dari AKKBB dengan menggunakan pakaian kaos yang bertuliskan banser, langsung menyerbu dan meneriakkan kalimat, Matikan! Matikan! Kemudian saya dilempari batu dan dicelurit di bagian belakang telinga", cerita Tomy sambil memperlihatkan luka di telinga kanan sepanjang 1,5 cm.

Selain memperlihatkan telinganya, Tomy juga memperlihatkan kelingking kanannya yang terluka. "Saya dikeroyok, kemudian Ahmad, teman saya, melihat dari mobil. Kemudian Ahmad menarik saya dan kami berdua berlari ke arah Duta Merlin", imbuh Tomy.

Ahmad pun terluka tangan kanannya. Rekan Tomy yang lain, Eko terkena pukulan gesper. "Kalau saya diserang di luar Gedung PN Jakarta Pusat," kata Eko sambil memperlihatkan luka baret 3 cm di pipi kanannya.

Tomy yakin yang melakukan hal itu AKKBB. "Saya sering ngelihat dia bersama Guntur Romli. Awal kedatangan mereka bersama Guntur Romli," ujarnya.

Laporan mereka tercatat sebagai LP 2413/K/IX/2008/SPK Unit II. Terlapor masih dalam penyelidikan. Pasal yang dikenakan pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Sedangkan Ali, melaporkan aktivis AKKBB Guntur Romli karena dia diancam. "Saya akan bunuh Anda. Saya tidak takut Anda, hati-hati Anda," kata Ali menirukan ancaman Guntur.

Insiden ini terjadi pada pukul 10.30 WIB di ruang sidang PN Jakpus. Selain mengancam, imbuh dia, Guntur juga memaki dengan kata-kata kotor.

Kendati tidak kenal, Ali mengetahui Guntur sebagai saksi dari persidangan Habib Rizieq Shihab. Laporan Ali tercatat bernomor LP 2314//K/IX/2008/SPK Unit II.(nwk/ken)

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/25/185801/1012644/10/merasa-dianiaya,-simpatisan-fpi-lapor-ke-polda-metro

Ardiansyah Dipukuli Oleh FPI - by detik.com

Kamis, 25/09/2008 22:34 WIB
Ardiansyah Dipukuli Oleh FPI
Moksa Hutasoit - detikNews

Foto: Moksa Hutasoit/detikcom
Jakarta - Ardiansyah hanya bisa merintih kesakitan saat ditanya wartawan seputar kejadian yang menimpa. Pria ini menjadi salah satu dari 4 korban penyerangan FPI.

Ardiansyah datang ke PN Jakarta Pusat bersama 32 anggota Banser dari Pondok Pesantren Soko Tunggal, Jakarta pimpinan Gus Nuril.

Gu Nuril, salah satu pemimpin pasukan berani mati Gus Dur ini sengaja mendatangkan anak buahnya untuk mengamankan aktivis AKKBB yang menjadi saksi dalam sidang perkara Munarman dan Habib Rizieq.

Saat menunggu bus usai menemani aktivis AKKBB yang meminta supaya persidangan ditunda hingga adanya jaminan keamanan bagi saksi, Ardiansyah bersama yang lain dilempari batu oleh puluhan massa FPI.

Tak tinggal diam, pasukan Gus Nuril ini membalas serangan FPI. Namun jumlah massa yang tidak seimbang membuat mereka harus mundur hingga ke Gedung Pelni yang berjarak 300 meter dari PN.

Belum masuk ke dalam gedung, Ardiansyah, Herman, Iman dan Andri tidak bisa mengelak.

"Saya dipukul dan diinjak," kata Ardiansyah di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Kamis, (25/9/2008).

Alhasil pria berbadan kecil ini menjadi korban paling parah diantara anggota Banser yang lain. Ardiansyah sampai harus mengalami 18 jahitan. Tak cuma itu, tangan
kirinya pun tampak luka akibat sabetan benda tajam sepanjang 7 cm.

Hal yang sama juga dialami Herman. Kaki kirinya nampak diperban akibat terkena pukulan.

"Setelah saya jatuh, saya hampir saja terkena lemparan pot. Kemudian ada anggota FPI gendut yang bilang saya mau dipotong," jelas Herman.(mok/ken)

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/25/223453/1012700/10/ardiansyah-dipukuli-oleh-fpi

Kronologi Bentrok Versi AKKBB

Kamis, 25/09/2008 21:18 WIB
Moksa Hutasoit - detikNews

Jakarta - Maksud hati ingin memboikot persidangan akibat tidak adanya jaminan keamanan terhadap saksi, namun justru kekerasan fisik yang didapat. Begitulah yang dirasakan
oleh 7 orang aktivis AKKBB.

Hal ini diceritakan salah satu aktivis AKKBB, Nong Darol Mahmada saat jumpa pers di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta, Kamis.

Saat itu, Nong dan 3 orang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) datang ke pengadilan untuk mengadukan perihal ancaman yang sering mereka terima saat menjadi saksi dalam persidangan kasus Monas. Nong berharap dalam persidangan mendatang, ada jaminan bagi saksi yang akan dihadirkan.

"Puncaknya saat Guntur mengalami pemukulan di kepala di depan majelis hakim usai menjadi saksi," keluh Nong.

Nong mengeluh, selama ini dirinya sering mendapat intimidasi serta perlakuan yang tidak mengenakan dari anggota FPI ketika mengikuti persidangan. Bahkan beberapa aktivis AKKBB sering dihalang-halangi FPI untuk masuk ruang sidang karena dianggap provokator.

"Saya pernah dipukul dan dilecehkan secara seksual," kata Nong.

Karena itulah, Gus Nuril, pimpinan pondok pesantren Soko Tunggal, Jakarta mengirimkan 33 anggota Bansernya untuk mengamankan mereka dari intimidasi FPI.

"Ini komitmen nyata dari Gus Nuril karena dia tidak tahan sering melihat kita terintimidasi," papar wanita yang juga anggota dari Wahid Institute ini.

Saat penyerbuan, diakui Nong, dirinya sedang menunggu bus yang akan membawa kembali Banser tersebut ke Ponpes Gus Nuril. Di situlah massa FPI langsung menyerang mereka.

"Mereka melempari kami batu," jelas Nong.

Nong juga tidak setuju jika dikatakan dirinya menyewa preman untuk menjaga keamanan AKKBB.

"Ini bukan bayaran, ini penghinaan terhadap lembaga Banser," tegas Nong.

4 orang dari Banser Gus Nuril menjadi korban dalam penyerbuan ini, yaitu Ardiansyah, Imam, Andri dan Herman. Ardiansyah bahkan sampai harus mengalami 18 jahitan.
(mok/ken)

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/25/211836/1012675/10/kronologi-bentrok-akkbb-fpi

Bentrok FPI-AKKBB : Jangan-jangan Ada Provokatornya

Kamis, 25/09/2008 15:20 WIB
Bentrok FPI-AKKBB
Anggota DPR: Jangan-jangan Ada Provokatornya
Muhammad Nur Hayid - detikNews

Jakarta
- Ketua FPAN Zulkifli Hasan menyesalkan masih terjadinya aksi kekerasan antara Front Pembela Islam (FPI) dengan Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Seharusnya kejadian itu tidak berulang.

"Kenapa itu masih bisa terjadi? Ini sangat disayangkan. Aparat harus lebih siaga jika kedua kelompok ini bertemu," kata Zulkifli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9/2008).

Politisi PAN ini minta agar masalah perbedaan antara FPI dan AKKBB segera dituntaskan di pengadilan. Selain itu ia juga meminta akar persoalan yang menyebabkan kedua kelomnpok ini bentrok pertama kali yaitu masalah Ahmadiyah harus diselesaikan termasuk di daerah-daerah.

"Kalau kejadiannya di pengadilan ini harus segera diselesaikan kasusnya, biar tak berlarut-larut akar masalah juga harus diselesaikan," pinta Zulkifli.

Menurut Zulkifli, agar kasus tersebut tidak berulang, aparat harus mencari tahu asal muasal bentrok yang terjadi kali ini. Ini penting agar perbedaan kedua kelompok ini tidak disusupi provokator yang menginginkan terjadinya suasana tidak kondusif.

"Kalau ada kekerasan dan anarkisme ya harus diusut, diselidiki. Jangan-jangan ada provokatornya," kata Zulkifli.

sumber: http://www.detiknews.com/read/2008/09/25/152050/1012501/10/anggota-dpr-jangan-jangan-ada-provokatornya

Jumat, 13 Juni 2008

Polling FPI di Liputan6.com “Raib” - by Hidayatullah.com

Jumat, 13 Juni 2008
Polling “pembubaran” FPI di Liputan6.com tiba-tiba “raib”. Sebelumnya, hasil polling di situs stasiun TV itu justru tak menginginkan FPI dibubarkan!

Hidayatullah.com--Tanpa ada pemberitahuan yang jelas, polling pembubaran FPI di Liputan6.com tiba-tiba “raib”. Sebagaimana diketahui sebelumnya situs ini menyediakan polling terbuka untuk menjaring sikap masyarakat tentang keberadaan Front Pembela Islam (FPI) terkait kasus Monas.

“Catatan aksi kekerasan Front Pembela Islam (FPI) cukup panjang. Terakhir, para anggotanya terlibat penyerangan Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB). Beberapa pihak meminta FPI dibubarkan. Setujukah Anda jika FPI diburkan?” Begitu Liputan6.com mengawali polling.

Pasca kasus Monas, 1 Juni 2008 lalu, setidaknya ada empat media online membuat polling serupa. Selain Liputan6.com, ada situs detik.com, situs milik PBNU, www.nu.or.id dan Republika online.

Yang mengagetkan, umumnya hasil polling keempat media itu menunjukkan ketiksetujuan responden membubarkan FPI.

Pantauan www.hidayatullah.com Selasa pagi, 10 Juni 2008 hasil polling Liputan6.com menunjukkan, 59% (atau 89.126 pembaca tak menginginkan FPI dibubarkan). Hanya 41%, atau 62.093 pembaca meminta FPI dibubarkan. Sisanya 272 (0%), menyatakan abstain.

Setiap hari, jumlah peserta polling yang memilih opsi menolak pembubaran FPI justu semakin meningkat, sehingga menjelang pukul 3:00, mereka yang menolak pembubaran FPI merangkak menjadi 60%, sedangkan yang menolak 40%. Namun kemudian, esoknya, tampilan polling itu “raib” entah ke mana. Tidak ada pengumuman mengapa polling ditutup.

Sedangkan polling di Detik.com hasilnya menunjukkan pihak yang enggan FPI dibubarkan masih tetap unggul. Sekitar 56, 76 % dengan pemilih sebanyak 26022 orang. Sedangkan pihak yang menginginkan FPI bubar meraih 43,24% dengan pemilih sebanyak 19826 orang.
Adapun Polling di www.republika.co.id, mereka yang menginginkan FPI tidak dibubarkan melejit menjadi 85,5%. Di www.nu.or.id dukungan agar FPI tidak dibubarkan juga meningkat dari 59 % menjadi 62%. Yang tak menginginkan FPI dibubarkan beralasan, "keberadaannya harus tetap dipertahankan guna menghapus kemaksiatan dan melawan kelompok liberal." [thoriq/www.hidayatullah.com]

Proses Hukum Diskriminatif, Habib Rizieq Syihab Cabut BAP - by Eramuslim.com

Jumat, 13 Jun 08 18:47 WIB
Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab menilai proses hukum insiden Monas sangat diskriminatif. Selama ini pihak kepolisian hanya mengejar para anggota FPI yang diduga ikut melakukan tindak kekerasan terhadap kelompok AKKBB, tapi mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang juga dilakukan kelompok AKKBB.

Selain itu Habib Rizieq juga menyatakan bahwa penahanan terhadap dirinya tidak fair dan tidak memenuhi rasa keadilan. Untuk itu, ia menyatakan akan mencabut seluruh isi BAP yang telah ditandatanganinya.

Hal itu ditegaskan dalam Surat Pernyataan Habib Rizieq tertanggal 10 Juni 2008. Berikut salinannya Surat Pernyataan Habib Rizieq yang didapat Eramuslim.

====================================================================

Surat Pernyataan

Saya, Hb. Muhammad Rizieq Syihab dengan ini menyatakan KEBERATAN untuk memberi keterangan tambahan bahkan saya MENCABUT seluruh isi BAP yang sudah saya tandatangani sebelumnya, dengan alasan:

1. Proses Hukum terhadap diri saya dan para aktivis FPI berlangsung tidak fair, tidak transparan dan tidak memenuhi rasa keadilan.

2. Penahanan terhadap diri saya adalah KEZALIMAN, karena saya selama ini sudah sangat kooperatif dengan kepolisian, antara lain;

A. Saya ikut mencari Munarman dan tersangka lainnya.
b. Saya datang ke Polda Metro Jaya dengan kesadaran sendiri, tanpa PANGGILAN apalagi PENANGKAPAN.
c. Saya ikut membantu kelancaran tugas kepolisian dengan meminta semua aktivis FPI agar tidak menghalangi polisi dalam menggeledah, memeriksa dan menangkap.
d. Saya telah memberi keterangan yang diperlukan dalam BAP yang sudah saya tandatangani.

3. Tuduhan terhadap diri saya adalah MENGADA-ADA karena tidak ada yang memenuhi unsur, antara lain;

A.Tuduhan Pasal 170 junto 55, padahal saya tidak ada di lokasi kejadian dan tidak pernah menyuruh, dan tidak ada satu pun bukti atau saksi yang menyatakan seperti itu.
b.Tuduhan Pasal 156, padahal pernyataan saya tentang KESESATAN AHMADIYAH sesuai dengan ajaran AL-QUR'AN dan AL-HADIST serta sejalan dengan fatwa MUI, bahkan merupakan penegakan Perpres No.1 tahun 1965 dan KUHP Pasal 156a tentang PENISTAAN AGAMA.
c. Tuduhan Pasal 221, padahal saya tidak pernah menyembunyikan siapa pun.
d. Tuduhan Pasal 351, padahal saya tidak pernah merusak apa pun dan menganiaya siapa pun, karena memang saya tidak ada di tempat kejadian.

4. Proses hukum INSIDEN MONAS sangat DISKRIMINATIF, buktinya;

A. Kepolisian sangat sigap dan cepat mencari, menggeledah, menangkap dan memeriksa para tersangka dari FPI, bahkan hingga hari ini penggeledahan rumah-rumah aktivis FPI masih berlanjut.
b. Dalam pemeriksaan, pihak kepolisian selalu mengarahkan para tersangka sebagai ANGGOTA FPI, padahal saat insiden Monas mereka sebagai anggota KOMANDO LASKAR ISLAM (KLI), sesuai pengakuan mereka sendiri dan PENGAKUAN PANGLIMANYA.
c. 7 (tujuh) anggota KLI yang ditahan telah dengan sengaja diperiksa sebagai saksi saya tanpa didampingi PENGACARA, dan mereka ditekan serta diarahkan oleh penyidik untuk MENJERAT saya, sesuai dengan pengakuan mereka kepada saya usai diperiksa.
d. Laporan FPI terhadap AKKBB tidak ditangani sebagaimana mestinya, bahkan PELAPOR yang kami ajukan diperlakukan sebagai TERSANGKA, sehingga mmebuat para saksi tidak berani memberi keterangan.
e. Tindakan AKKBB memasang iklan di koran, melakukan aksi tanpa izin, membuat provokasi dan menggunakan senjata api, sebenarnya sudah cukup menjadi alasan untuk memeriksa mereka. Apalagi kami telah memberikan daftar 289 nama aktivis AKKBB beserta rekaman video SENJATA API kepada Polda Metro Jaya saat pelaporan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, secara sadar dan tanpa paksaan atau pengaruh pihak mana pun. Dan saya berterimakasih kepada para penyidik saya yang selama ini telah memperlakukan saya dengan baik, sopan, ramah dan manusiawi. Karenanya, saya tidak punya persoalan apa pun dengan mereka.

Jakarta, 10 Juni, 2008
Hb. Moh. Rizieq Syihab.

Kamis, 12 Juni 2008

Membongkar Jaringan AKKBB (3) - by Eramuslim.com

Selasa, 10 Jun 08 19:11 WIB
Kejadian rusuh yang diakibatkan provokasi massa AKKBB terhadap para laskar Islam siang itu (1/6) di Monas berlangsung cepat. Para korlap dari umat Islam berusaha menenangkan massanya yang marah. Untunglah korban luka hanya beberapa orang dan tidak ada yang parah. Namun oleh media massa cetak maupun teve yang dikuasai jaringan liberal Islam dan juga non-Muslim, peristiwa yang sebenarnya biasa saja ini diblow-up sedemikian rupa bagaikan sebuah peristiwa genosida yang memakan korban ratusan ribu nyawa. Penguasaan media massa, di sinilah titik lemah umat Islam Indonesia.

Sehari setelah peristiwa, Kuasa Usaha Kedubes Amerika Serikat John A Heffern menjenguk empat anggota AKKBB di RSPAD, Jakarta. Dalam kunjungannnya, John menyalami dan berbincang dengan mereka. Keempatnya adalah Manager Program Jurnal Perempuan Guntur Romli (salah satu pentolan JIL), Direktur ICIP Syafii Anwar, dan dua anggota kelompok sesat Ahmadiyah yakni Dedi C Ahmad dan Taher.

Pada hari yang sama, dan ini yang mengejutkan, Presiden SBY dengan amat cepat merespon peristiwa tersebut. Padahal presiden yang satu ini dikenal sebagai seseorang yang lamban dan peragu dalam mengambil sikap. Hanya sehari setelah kejadian, SBY menggelar jumpa pers mendadak di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta. Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng, adik dari tokoh JIL Rizal Mallarangeng mengingatkan para jurnalis untuk tidak memotong pernyataan presiden dalam medianya. “Karena ini menyangkut isu yang sensitif, ” demikian Andi.

Secara lengkap, ini adalah pernyataan SBY soal bentrokkan di Monas: “Saya sangat menyesalkan terjadinya kekerasan di Jakarta kemarin siang. Saya mengecam keras pelaku-pelaku tindak kekerasan itu yang menyebabkan sejumlah warga kita luka-luka.

Negara kita adalah negara hukum yang punya UUD, UU dan peraturan yang berlaku, bukan negara kekerasan. Oleh karena itu terkait insiden kekerasan kemarin, saya minta hukum ditegakkan. Pelaku-pelakunya diproses secara hukum diberikan sanksi hukum yang tepat.

Ini menunjukkan negara tidak boleh kalah dengan perilaku-perilaku kekerasan. Negara harus menegakkan tatanan yang berlaku untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Saya meminta masyarakat luas mengingat akhir-akhir ini banyak kegiatan fisik di lapangan, sebagian adalah unjuk rasa sebagian lagi bukan. Tapi di satu kota bersamaan sering terjadi berbagai kegiatan fisik dengan tujuan, motif dan tema berbeda. Saya harap semua pihak tetap tertib mengendalikan diri. Apa yang disampaikan kepada kepolisian, itu dijalankan. Karena itu janjinya kepada kepolisian sehingga pengamanan bisa dilakukan.

Kalau ada masalah di antara komponen masyarakat, solusinya bukan dengan kekerasan, tapi solusi damai. Sesuai dengan semangat kita, UUD, UU dan peraturan yang berlaku.

Kepada kepolisian, saya meminta agar meningkatkan kinerjanya. Tantangannya tidak ringan, permasalahannya kompleks. Oleh karena itu kepolisian di seluruh tanah air khususnya Jakarta dan kota besar lain, lebih cepat dan profesional agar semua bisa ditangani dengan baik.

Memang ada dinamika, ada kegiatan yang tiba-tiba datang seperti kekerasan yang terjadi kemarin. Tapi kepolisian tetap melakukan pencegahan.

Tegas! Jangan memberikan ruang untuk keluar dari apa yang kita kehendaki. Kepada seluruh rakyat mari kita jaga baik-baik negeri ini, kita jaga kehormatan bangsa di negeri sendiri dan dunia internasional.

Tindakan kekerasan kemarin yang dilakukan oleh organisasi tertentu, orang-orang tertentu mencoreng nama baik negara kita di negeri sendiri maupun dunia.

Jangan mencederai seluruh rakyat Indonesia dengan gerakan-gerakan dan tindakan seperti itu. Demikian pernyataan saya, terima kasih.”

Sehari setelah SBY mengeluarkan Lalu (3/6/2008), Kedubes AS mengeluarkan rilis yang disampaikan kepada berbagai media massa Indonesia. Kedubes AS menyatakan jika tindak kekerasan seperti yang terjadi di Monas menimpa massa AKKBB akan memiliki dampak yang serius bagi kebebasan beragama dan berkumpul di Indonesia dan akan menimbulkan masalah keamanan. Kedubes AS juga prihatin terhadap para korban yang terluka dan pihaknya pun menyambut baik sikap SBY agar para pelaku tindak kejahatan segera ditindak secara hukum. Tidak sampai di sini, Kedubes AS pun mendesak pemerintah SBY untuk terus menjunjung kebebasan beragama bagi para warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Di sebagian besar media massa, cetak maupun teve, peristiwa ini mendapat porsi pemberitaan yang sangat besar dengan pemihakan yang sangat kentara. Yang sangat kasar dalam hal ini adalah Metro TV. Dalam aneka acara, Metro TV menyebut Habib Rizieq hanya dengan “Rizieq Shihab”, sedangkan Abdurrahman Wahid dengan sebutan Gus Dur atau KH. Abdurrahman Wahid. Angle pemberitaan pun terasa sekali, bahkan kasar, mencitra-burukkan FPI sebagai organisasi massa yang haus darah, beringas bagaikan preman, dan wajib dibubarkan.

Apa yang dilakukan Metro TV sebenarnya tidaklah aneh karena stasiun teve ini memang sejak lama telah mengakomodir orang-orang dari kelompok liberal dan bukan rahasia umum lagi jika banyak siarannya sangat Americanized. Bagi sebagian kalangan, stasiun teve ini adalah CNN-nya Indonesia.

Lantas, di manakah letak hubungannya dengan kepentingan Zionis-Yahudi, apakah itu bernama Zionis Amerika atau Zionis Israel?

Jika kita jeli, maka AKKBB ini merupakan sebuah aliansi cair dari dua kubu yakni kaum Liberal seperti JIL dan juga kubu non-Muslim seperti KWI dan PGI. Bukan rahasia umum lagi jika JIL merupakan perpanjangan tangan kepentingan Zionis di Indonesia untuk menghancurkan Islam dari dalam. Keterangan tentang hal ini tidak perlu dibahas lagi. Salah satunya silakan lihat situs www.libforall.com dan juga tulisan di eramuslim.com, rubrik Nasional dengan judul “Di mana Habib Rizieq dan Abdurrahjan Wahid Sebelum Kasus Monas” (Ahad, 8/6) tentang Abdurrahman Wahid.

Arah dan strategi pemberitaan sebagian besar media massa kita—cetak maupun teve—secara kasar memang terlihat tidak profesional dan memihak kubu pro-Ahmadiyah. Hal ini sebenarnya berangkat dari strategi Rand Corporation, sebuah lembaga think-tank Amerika yang ingin menghancurkan Islam di Indonesia.

Dalam tulisan keempat akan dipaparkan isi dari strategi Rand Corporation yang ditulis oleh Cheryl Bernard. (bersambung/rizki)

Membongkar Jaringan AKKBB (Tamat) - by Eramuslim.com

Kamis, 12 Jun 08 09:47 WIB
Strategi yang dilakukan kelompok liberal dan juga para sekutunya di Indonesia untuk menghancurkan gerakan-gerakan Islam—termasuk Front Pembela Islam (FPI), adalah dengan dua cara utama: Strategi Izharul Islam, yakni berpura-pura sebagai bagian dari kelompok umat Islam Indonesia namun dari “dalam” menghancurkan Islam itu sendiri.

Dalam sejarah negeri ini, strategi Izharul Islam telah diperkenalkan oleh seorang orientalis Yahudi Belanda bernama Snouck Hurgronje yang berpura-pura menjadi seorang Muslim namun dikemudian hari terbukti bahwa Hurgronje merupakan musuh dalam selimut. Demikianlah yang dikerjakan kaum liberal di Indonesia.

Strategi kedua adalah dengan memecah-belah umat Islam Indonesia (devide et Impera). Mereka memecah umatan tauhid ini dengan istilah-istilah kaum pembaharu dan kaum tradisional, kaum radikal dan kaum moderat, Islam liberal dan Islam Literal, bahkan Jaringan Rahmatan Alamin (maksudnya “Islam” yang berbaik-baik dengan Zionis-Yahudi seperti halnya Abdurrahman Wahid dan kawan-kawan) berhadapan dengan Jaringan Terorisme. Suatu istilah yang keji yang dipakai secara terang-terangan di situs libforall.com.

Guna meracuni opini publik maka senjata utama mereka adalah media massa, baik cetak (majalah, koran, tabloid, dan aneka penerbitaan buku), radio, situs dan aneka milis, maupun teve. Serangan media massa jaringan liberal ini secara kasar terlihat sekali dalam memberitakan apa yang terjadi setelah peristiwa benrokkan di Monas, 1 Juni 2008.

Mereka beramai-ramai berusaha keras membentuk opini publik bahwa FPI harus dibubarkan karena meresahkan masyarakat, radikal, bahkan disebut sebagai ‘barisan preman berjubah’. Di sisi lain mereka menayangkan aneka liputan tentang bagaimana tertindasnya kelompok sesat Ahmadiyah. Mereka sama sekali tidak memuat sejumlah fakta bahwa AKKBB sebenarnya menyalahi rute aksi di hari tersebut, memprovokasi dan menantang FPI terlebih dahulu, bahkan ada peserta demonya yang membawa-bawa senjata api.

Padahal bisa dibayangkan, andaikata yang membawa senjata api itu salah seorang anggota FPI, maka dalam waktu sekejap pasti dunia internasional sudah mengetahuinya, bahkan tidak mustahil Kedubes AS akan segera menekan SBY untuk menangkap si pelaku.Dan SBY segera memerintahkan Kapolri untuk menurunkan Pasukan Elit Polri Densus 88 untuk memburunya.

Apa yang dilakukan media massa pro-liberal ini sesungguhnya mengikuti arahan yang sudah ditulis oleh Cheryl Bernard dari think-tank Zionis Amerika (kelompk Neo-Con di mana salah satu pentolannya adalah Paul Wolfowitz, si Zionis-Yahudi Gedung Putih, teman dekat Abdurrhaman Wahid) bernama Rand Corporation dalam artikelnya yang berjudul “CIVIL DEMOCRATIC ISLAM, PARTNERS, RESOURCES, AND STRATEGIES”. Inilah artikelnya:

STRATEGI: PECAH BELAH KELOMPOK ISLAM

Langkah pertama melakukan klasifikasi terhadap umat Islam berdasarkan kecenderungan dan sikap politik mereka terhadap Barat dan nilai-nilai Demokrasi.

Pertama : Kelompok Fundamentalis: menolak nilai-nilai demokrasi dan kebudayaan Barat kontemporer. Mereka menginginkan sebuah negara otoriter yang puritan yang akan dapat menerapkan Hukum Islam yang ekstrem dan moralitas. Mereka bersedia memakai penemuan dan teknologi modern untuk mencapai tujuan mereka.

Kedua : Kelompok Tradisionalis: ingin suatu masyarakat yang konservatif. Mereka mencurigai modernitas, inovasi, dan perubahan.

Ketiga: Kelompok Modernis: ingin Dunia Islam menjadi bagian modernitas global. Mereka ingin memodernkan dan mereformasi Islam dan menyesuaikannya dengan zaman.

Keempat : Kelompok Sekularis: ingin Dunia Islam untuk dapat menerima pemisahan antara agama dan negaradengan cara seperti yang dilakukan negara-negara demokrasi industri Barat, dengan agama dibatasi pada lingkup pribadi.

STRATEGI BELAH BAMBU DAN ADU DOMBA

Setelah membagi-bagi umat Islam atas empat kelompok itu, langkah berikutnya yang penting yang direkomendasi Rand Corporation adalah politik belah bambu. Mendukung satu pihak dan menjatuhkan pihak lain, berikutnya membentrokkan antar kelompok tersebut. Upaya itu tampak jelas dari upaya membentrokkan antara NU yang dikenal tradisionalis dengan ormas Islam yang Barat sering disebut Fundamentalis seperti FPI, HTI, atau MMI.

Hal ini dirancang sangat detil. Berikut langkah-langkahnya:

Pertama, Support the modernists first (mendukung kelompok Modernis) dengan,

* Menerbitkan dan mengedarkan karya-karya mereka dengan biaya yang disubsidi,
* Mendorong mereka untuk menulis bagi audiens massa dan bagi kaum muda,
* Memperkenalkan pandangan-pandangan mereka dalam kurikulum pendidikan Islam,
* Memberikan mereka suatu platform publik
* Menyediakan bagi mereka opini dan penilaian pada pertanyaan-pertanyaan yang fundamental dari interpretasi agama bagi audiensi massa dalam persaingan mereka dengan kaum fundamentalis dan tradisionalis, yang memiliki Web sites, dengan menerbitkan dan menyebarkan pandangan-pandangan mereka dari rumah-rumah, sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, dan sarana yang lainnya.
* Memposisikan sekularisme dan modernisme sebagai sebuah pilihan “counterculture” bagi kaum muda Islam yang tidak puas.
* Memfasilitasi dan mendorong kesadaran akan sejarah pra-Islam dan non-Islam dan budayannya, di media dan di kurikulum dari negara-negara yang relevan.
* Membantu dalam membangun organisasi-organisasi sipil yang independent, untuk
* Mempromosikan kebudayaan sipil (civic culture) dan memberikan ruang bagi rakyat biasa untuk mendidik diri mereka sendiri mengenai proses politik dan mengutarakan pandangan-pandangan mereka.

Kedua, Support the traditionalists against the fundamentalists : Mendukung kaum tradisionalis dalam menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain,

* Menerbitkan kritik-kritik kaum tradisionalis atas kekerasan dan ekstrimisme yang dilakukan kaum fundamentalis; mendorong perbedaan antara kaum tradisionalis dan fundamentalis.
* Mencegah aliansi antara kaum tradisionalis dan kaum fundamentalis.
* Mendorong kerja sama antara kaum modernis dan kaum tradisionalis yang lebih dekat dengan Kaum modernis.
* Jika memungkinkan, didik kaum tradisionalis untuk mempersiapkan diri mereka untuk mampu melakukan debat dengan kaum fundamentalis. Kaum fundamentalis secara retorika seringkali lebih superior, sementara kaum tradisionalis melakukan praktek politik „Islam pinggiran” yang kabur. Di tempat-tempat seperti di Asia Tengah, mereka mungkin perlu untuk dididik dan dilatih dalam Islam ortodoks untuk mampu mempertahankan pandangan mereka.
* Menambah kehadiran dan profil kaum modernis pada lembaga-lembaga tradisionalis.
* Melakukan diskriminasi antara sektor-sektor tradisionalisme yang berbeda. Mendorong orang-orang dengan ketertarikan yang lebih besar atas modernisme, seperti pada Mazhab Hanafi, lawan yang lainnya. Mendorong mereka untuk membuat isu opini-opini agama dan mempopulerkan hal itu untuk memperlemah otoritas dari penguasa yang terinspirasi oleh paham Wahhabi yang terbelakang. Hal ini berkaitan dengan pendanaan. Uang dari Wahhabi diberikan untuk mendukung Mazhab Hambali yang konservatif. Hal ini juga berkaitan dengan pengetahuan. Bagian dari Dunia Islam yang lebih terbelakang tidak sadar akan kemajuan penerapan dan tafsir dari Hukum Islam.
* Mendorong popularitas dan penerimaan atas Sufisme.

Ketiga, Confront and oppose the fundamentalists: Mengkonfrontir dan menentang kaum fundamentalis. Langkah-langkahnya antara lain:

* Menentang tafsir mereka atas Islam dan menunjukkan ketidak akuratannya.
* Mengungkap keterkaitan mereka dengan kelompok-kelompok dan aktivitas-aktiviats illegal.
* Mengumumkan konsekuensi dari tindakan kekerasan yang mereka lakukan.
* Menunjukkan ketidak mampuan mereka untuk memerintah, untuk mendapatkan perkembangan positif atas negara-negara mereka dan komunitas-komunitas mereka.
* Mengamanatkan pesan-pesan ini kepada kaum muda, masyarakat tradisionalis yang alim, kepada minoritas kaum muslimin di Barat, dan kepada wanita.
* Mencegah menunjukkan rasa hormat dan pujian akan perbuatan kekerasan dari kaum Fundamentalis, ekstrimis dan teroris. Kucilkan mereka sebagai pengganggu dan pengecut, bukan sebagai pahlawan.
* Mendorong para wartawan untuk memeriksa isu-isu korupsi, kemunafikan, dan tidak bermoralnya lingkaran kaum fundamentalis dan kaum teroris.
* Mendorong perpecahan antara kaum fundamentalis.

Keempat, Secara selektif mendukung kaum sekuler:

* Mendorong pengakuan fundamentalisme sebagai suatu musuh bersama, mematahkan aliansi dengan kekuatan-kekuatan anti Amerika berdasarkan hal-hal seperti nasionalisme dan ideology kiri.
* Mendorong ide bahwa agama dan Negara juga dapat dipisahkan dalam Islam dan bahwa Hal ini tidak membahayakan keimanan tapi malah akan memperkuatnya. Pendekatan manapun atau kombinasi pendekatan manapun yang diambil, kami sarankan bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja dan secara hati-hati, dengan mengetahui beban simbolis dari isu-isu yang pasti; konsekuensi dari penyesuaian ini bagi pelaku-pelaku Islam lain, termasuk resiko mengancam atau mencemari kelompok-kelompok atau orang-orang yang sedang kita berusahah bantu; dan kesempatan biaya-biaya dan konsekuensi afiliasi yang tidak diinginkan dan pengawasan yang tampaknya pas buat mereka dalam jangka pendek.

KELEMAHAN UMAT ISLAM INDONESIA

Umat Islam Indonesia sebenarnya kuat, kompak, dan berjuang menegakkan Islam dengan ikhlas, bahkan jika perlu nyawa pun jadi taruhannya. Hanya saja, kelemahan yang paling mendasar adalah umatan tauhid ini tidak memiliki media massa yang kuat, apakah itu koran atau stasiun teve.

Dan amat disayangkan pula, sebagian pemimpin umat ini sekarang sudah banyak yang dijangkiti penyakit wahn, yakni cinta dunia melebihi kecintaannya pada akherat, sehingga membeli mobil mewah seperti Bentley yang satu unitnya miliaran rupiah mampu, tapi membuat satu harian untuk kemashlahatan umat, mengaku tidak mampu. Padahal Bentley tidak akan bisa dibawa ke liang kubur.

Mudah-mudahan Allah SWT memberikan umatan tauhid ini seorang pemimpin yang sungguh-sungguh menegakkan dan menghidup Islam, bukan malah hidup dengan menunggangi umat Islam. Amien Ya Allah! (Tamat/Rizki)

Rabu, 11 Juni 2008

Ketua MUI: Saluran TV Ahmadiyah Harus Dihentikan - by Eramuslim.com

Rabu, 11 Jun 08 12:44 WIB
Bersamaan dengan diterbitkannya SKB tentang peringatan dan perintah penghentian syiar yang dilakukan Jemaat Ahmadiyah, maka Ahmadiyah diminta tidak lagi pengembangkan ajaran. Dengan begitu, segala bentuk sarana untuk menyebarkan dakwah dan pengetahuan soal Ahmadiyah harus diserahkan kepada yang berwajib.

"Mereka harus menyerahkan buku-buku penerbitan tentang Ahmadiyah, serta menghentikan penyiaran media mereka yakni MTA (Moslem Television of Ahmadiyah), " kata Ketua MUI Amidhan, di Jakarta, Rabu (11/6).

Menurutnya, apabila Ahmadiyah tidak mengindahkan dan membiarkan menyebarkan syiar melalui media tersebut dilakukan, maka pemerintah dapat mengeluarkan Keppres yang berisi pembubaran Ahmadiyah.

Amidhan menyatakan, meskipun SKB tiga menteri soal Ahmadiyah itu belum jelas sehingga dapat menimbulkan penafsiran berbeda, namun untuk saat ini MUI masih dapat menerimanya.

"Sudah cukup memadai, karena sudah ada peringatan keras, di mana dalam peringatan itu sudah ada perintah untuk meninggalkan segala aktivitas yang menyimpang, " ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, dalam SKB itu telah memuat pengakuan pemerintah atas hasil penelitiannya bahwa aliran Ahmadiyah mengandung ajaran yang menyimpang dari akidah Islamiyah yang baku.(novel)

Liputan 6 SCTV Diadukan FPI ke KPI - by Eramuslim.com

Rabu, 11 Jun 08 18:54 WIB
DPP Forum Pembela Islam (FPI) menyampaikan koreksi terhadap sejumlah materi pemberitaan SCTV (Liputan 6 Pagi, Siang dan Sore). FPI menyatakan bahwa pemberitaan-pemberitaan tersebut sangat merugikan mereka. Hal itu diungkapkan dalam surat tembusan FPI ke KPI, Selasa (10/6).

Di terangkan dalam surat tersebut, bahwa materi pemberitaan SCTV cenderung bersifat berpihak dan tendensius untuk tujuan “menghakimi” FPI melalui laporan tentang aktivitas FPI maupun reaksi pro-kontra masyarakat terhadap kiprah KPI. Pola pemberitaan SCTV melalui sejumlah program beritanya sudah masuk dalam klasifikasi trial by the press.

Sebagai contoh, seluruh stasiun televisi menyiarkan aksi dari puluhan penjudi, pelacur dan pengelola tempat hiburan di Banyuwangi, Jawa Timur, yang menuntut pembubaran FPI. Aksi mereka dilatari oleh sikap keberatan terhadap aktifitas FPI yang memerangi penyakit sosial di daerah tersebut.

Sementara itu, dalam pemberitaan SCTV, menurut FPI, tidak menyebutkan siapa kelompok masyarakat yang berdemo tersebut, dengan hanya menyebutkan “Warga Banyuwangi”. Kesan yang ingin ditampilkan redaksi SCTV adalah “Seluruh warga Banyuwangi menolak FPI”. Atas kondisi tersebut, FPI menyatakan pemberitaan SCTV sengaja memanipulasi fakta yang ada.

Selain itu, dalam surat tersebut, FPI menyampaikan bahwa SCTV beberapa kali memberitakan FPI dan aktifitasnya dengan mengabaikan sistem pemberitaan menurut prinsip “cover both-side” (tidak berimbang) sehingga merugikan citra FPI. Menurut FPI, kebijakan redaksional SCTV yang tendensius dan tidak dilatari sikap “tidak senang” terhadap FPI merupakan pola kerja yang tidak profesional, tidak objektif dan memanipulasi informasi (disinformasi) sehingga mengundang kebencian masyarakat terhadap objek yang diberitakan.

Dalam penutupnya, FPI menyampaikan, jika SCTV menerima koreksi tersebut, FPI berharap agar manajamen Liputan 6 SCTV dapat melakukan perbaikan visi editorial sebagaimana diperlukan untuk menjaga citra televisi dengan pemberitaan yang cepat, akurat, lengkap, objektif dan berimbang.(novel/kpi)

Senin, 09 Juni 2008

Pengunjuk Rasa : " Metro TV Yang Adil Dong !" - by Dakta.com

Senin, 09 Juni 2008
Pengunjuk Rasa : " Metro TV Yang Adil Dong !"
Ditulis Oleh : Redaksi
Mereka juga mempertanyakan kenapa pemerintah bereaksi cepat menangani FPI saat aksi di Monas 1 Juni lalu, sementara massa AKKBB tidak ada yang diperiksa.

Jakarta, Sebanyak 10 orang perwakilan penentang Ahmadiyah yang berdemo di depan Istana Negara diterima jubir presiden Andi Mallarangeng di Wisma Negara, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/6/2008).

Dalam pertemuan itu, salah satu perwakilan dari Forum Umat Islam, KH Badrun membacakan tuntutan mereka dengan melakukan orasi di depan Andi. Ketua Forum Betawi Rempug Fudholi Elmuhir juga tampak ikut dalam perwakilan.

Dalam tuntutannya, mereka menyampaikan penolakannya dan meminta pemerintah tegas untuk membubarkan Jamaah Ahmadiyah di Indonesia. Mereka juga mempertanyakan kenapa pemerintah bereaksi cepat menangani FPI saat aksi di Monas 1 Juni lalu, sementara massa AKKBB tidak ada yang diperiksa.

Adapun Perwakilan yang diterima pihak istana antara lain, Pimpinan Pondok Pesantren Assafiiyah Abdullah Rasyid Syafi'i, Pimpinan Pondok Pesantren Assidiqiah Nur Iskandar, Habib Hasan Al Jufri, Habib Alhabsi, Ketua HTI M Al Khathath, Ketua FUI Mashadi, dan Ketua FBR Fadholi L Muhir.

Dalam pertemuan itu , Andi tampak mengangguk-angguk mendengarkan tuntutan dari perwakilan massa ini. Sampai saat ini perwakilan masih berdialog dengan Andi Mallarangeng.

Selama perjalanan, massa menyanyikan lagu perjuangan dan berteriak-teriak. Salah seorang pengunjuk rasa juga sempat meneriaki wartawan dan juru kamera TV yang melintas di depannya. "Woy Metro TV harus adil dalam pemberitaan dong, jangan kita disudutkan melulu," teriak salah satu pengunjuk rasa. ( Okezone)

Sumber: dakta.com

Di detikcom, Munarman (dibilang) menyerah?


Munarman, Panglima Laskar Komando Islam telah membuktikan janjinya bahwa apabila pemerintah telah menerbitkan SKB pembubaran Ahmadiyah, baru Munarman akan menyerahkan diri kepada Polisi. Selain ditetapkan sebagai tersangka, kehadiran Munarman adalah memenuhi panggilan Polisi untuk membantu penyidikan yang dilakukan Polisi terkait kasus yang berkaitan dengan AKKBB.
Kedatangan Munarman yang menyerahkan diri kepada Polisi pasca penerbitan SKB tentang Ahmadiyah, dipandang sebagian kalangan sebagai tindakan yang ksatria dan sangat teguh pada prinsip perjuangan. Munarman dinilai telah teguh memegang janji dan kemudian menepatinya. Sehingga amatlah tendensius apabila kedatangan Munarman disebut "menyerah".

09/06/2008 20:00 WIB
Munarman Menyerah!
Didi Syafirdi - deticom
Jakarta - Setelah dinanti beberapa waktu akhirnya Munarman menyerahkan diri. Panglima Laskar Komandi Islam itu datang ke Polda Metro Jaya.
Pantauan detikcom, Munarman tiba di Polda Metro Jaya, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/6/2008), pukul 19.50 WIB.
Tidak ada polisi yang mengawal kedatanagn Munarman. Bahkan petugas resepsionis di Reskrim Polda tampak terkaget-kaget melihat kedatangan Munarman yang hanya didampingi satu orang kuasa hukumnya itu.
Tidak tampak wajah lesu dari Munarman. Mengenakan kaos putih dan membawa tas selempang warna hitam, Munarman tampak menebar senyum ke arah wartawan. (gah/gah)

Umat Islam Hari Ini Bersatu, Desak Pembubaran Ahmadiyah dan Pembebasan Habib Rizieq - by SwaraMuslim

09 Jun 2008 - 4:00 pm
image
Sekitar 100 ribu kaum Muslim bersatu menggelar aksi unjuk rasa menutut pembubaran Ahmadiyah dan pembebasan Habib Rizieq Shihab. Massa yang terdiri dari berbagai elemen umat baik dari kalangan santri, para ulama, anggota majelis taklim, habib dan umat Islam se-jabotabek ini tumpah ruah di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Hari Senin ini (09/06).

Para peserta aksi yang mayoritas berpakaian putih-putih ini tak henti-hentinya meneriakkan takbir dan sholawat serta yel-yel penolakkannya terhadap Ahmadiyah. Aksi unjuk rasa ini berjalan dengan damai. Bahkan menurut Shodiq Ramadhan, ketua pelaksana, aksi dijamin aman. Hadir juga massa dari orams-ormasi Islam seperti Forum Betawi Rempug (FBR), Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK), Gerakan Pemuda Islam, Hizbut
Tahrir Indonesia, dan ormas-ormas lainnya yang tergabung dalam Forum Umat Islam.

Tampak mereka membawa panji-panji Islam seperti bendera Rasulullah Saw. berwarna hitam putih bertuliskan laa ilaahaillallah muhammad rasulullah dan juga bendera ormas mereka masing-masing. Selain itu mereka mengusung spanduk serta poster yang berisi tuntutan mereka seperti, 'Bubarkan Ahmadiyah Harga Mati', 'Tegakkan Syariah Bubarkan Ahmadiyah', 'Bubarkan Ahmadiyah Sekarang Juga!.

image
Di samping itu juga terdapat juga poster Munarman dan Habib Rizieq. Di bawah foto Munarman tertulis Bubarkan Ahmadiyah, sedangkan di bawah foto 'Habib Rizieq' tertulis Bebaskan 'Habib Rizieq.
'

Bertemu dengan Jubir Presiden
Sementara itu, sepuluh orang perwakilan umat yang merupakan ulama dan tokoh umat diperbolehkan masuk ke dalam istana Negara. Perwakilan dari umat itu antara lain, KH. Abdullah Rasyid Syafi'i (Pimpinan Ponpes Asysyafiiyah/Ulama Betawi), KH. Nur Iskandar (Pimpinan Ponpes Assidiqiyah), Habib Hasan Al-Jufri, Habib Al-Habsi, Fadholi L Muhir
(Ketua Forum Betawi Rempug), KH. M. Al-Khaththath (Sekjen FUI), dan Mashadi (Ketua FUI).

Di depan istana mereka diterima jubir kepresidenan Andi Malarangeng. Para perwakilan umat Islam ini mendesak pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Mereka membacakan fatwa MUI yang menyatakan Ahmadiyah aliran
sesat di depan jubir presiden. Mereka juga mempertanyakan ketidakadilan atas insiden monas di mana pemerintah bereaksi cepat atas FPI tapi AKKBB dibiarkan. Para wakil umat ini pun menyampaikan surat tuntutan
pembubaran Ahmadiyah kepada SBY. Jubir Presiden berjanjin akan menyampaikannya segera kepada Presiden SBY. [f/syabab.com]


SKB Terbit, Ahmadiyah Harus Hentikan Kegiatan - by Kompas.com

Senin, 9 Juni 2008 | 17:09 WIB

JAKARTA, SENIN - Setelah menjadi polemik sekian lama, pemerintah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait keberadaan Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). SKB tersebut dikeluarkan berdasarkan keputusan Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Isinya bukan membubarkan, melainkan memberikan peringatan dan perintah kepada Ahmadiyah untuk menghentikan kegiatannya. Baik dalam bentuk menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum dan melakukan penafsiran tentang suatu agama.

SKB tersebut berisi 6 butir keputusan. Butir-butir SKB tersebut dibacakan Menteri Agama Maftuh Basyuni, didampingi Jaksa Agung Hendarman Supandji dan Mendagri Mardiyanto di Kantor Departemen Agama, Jakarta, Senin (9/6) sore.

"Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk tidak menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia, atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agam itu, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu," demikian Maftuh Basyuni membacakan butir pertama SKB tersebut.

Penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI juga diingatkan, sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam. Penyimpangan tersebut berupa penyebaran paham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW. Bagi penganut Ahmadiyah yang tidak mengindahkan dua butir peringatan di atas, dikatakan Maftuh, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"SKB ini juga memberikan peringatan dan memerintahkan warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketentraman kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan/atau anggota pengurus JAI," kata Maftuh lagi.

Butir terakhir SKB tersebut juga memerintahkan kepada aparat Pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.

Jaksa Agung Kukuh Terbitkan SKB Pelarangan Ahmadiyah - by MediaIndonesia.com

Jumat, 23 Mei 2008 15:40 WIB
Penulis : Kennorton Hutasoit
JAKARTA--MI: Kendati berbagai kalangan memorotes SKB pelarangan Ahmadiyah, namun Kejaksaan Agung tetap akah menerbitkannya. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan SKB pelarangan Ahmadiyah memenuhi syarat yuridis.

"SKB harus memenuhi tiga syarat yaitu syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis SKB sudah kami kaji dan sudah selesai. Sekarang kami tinggal menunggu kajian secara sosiologis dan filosofis dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri," kata Hendarman Supandji di Kantor Kejagung, Jakarta, Jumat (23/5).

Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sedang menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) yang isinya menghentikan seluruh kegiatan Ahmadiyah. "Sekarang sedang disusun. Setelah SKB ditandatangani, baru dihentikan kegiatannya (Ahmadiyah)," katanya.

Pasal 2 UU PNPS No 1/1965 (jo Undang-Undang No 5/1969) tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, SKB itu hanya merupakan perintah dan peringatan keras bagi organisasi untuk menghentikan aktivitasnya.

"Berdasarkan undang-undang itu, SKB sudah memenuhi scara yuidis. SKB ini nantinya bersifat peringatan," katanya.

Aktivis HAM Asmara Nababan mengatakan pelarangan Ahmadiyah merupakan pelanggaran HAM. "Pelarangan Ahmadiyah bentuk intervensi dan kejahatan pemerintah terhadap rakyatnya," kata Asmara di Tugu Proklamasi, Jakarta.

Pelarangan Ahmadiyah merupakan pelanggaran HAM, ujarnya, karena mengintervensi yang menyangkut keyakinan yang paling dalam dan asasi yang mendapat perlindungan dalam UUD 1945, UU No 39/1999 tentang HAM, dan Kovenan Internasional yang telah diratifikasi. (KN/OL-03)

Pemerintah Tidak Bubarkan Ahmadiyah, Pengikut Hanya Disuruh Tobat - by MediaIndonesia.com

Senin, 09 Juni 2008 17:21 WIB
MI/M IRFAN
JAKARTA--MI: Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesa (JAI) dan warga masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni kepada pers di Jakarta, Senin. Ia menjelaskan tentang surat bernomor 3 tahun 2008, nomor Kep-033/A/JA/6/2008 dan nomor 199 tahun 2008, tanggal 9 Juni 2008 itu didampingi Mendagri Mardiyanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Menag mengatakan, SKB ini memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk mematuhi Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, yaitu tidak menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama itu yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Menurut Menag, isi SKB tersebut memberi peringatan dan memerintahkan kepada penganut, anggota dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang mengaku beragama Islam, untuk menghentikan penyebaran, penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama Islam yaitu penyebaran faham yang mengakui adanya nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad SAW.

Penganut dan pengurus JAI yang tidak mengindahkan perintah dan peringatan ini, kata Menag Maftuh, dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan termasuk terhadap organisasi dan badan hukumnya.

Menag menjelaskan, isi SKB ini juga memberi peringatan dan memerintahkan kepada masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban kehidupan bermasyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota dan pengrus jemaah Ahmadiyah Indonesia.

SKB ini bukanlah intervensi Negara terhadap keyakinan seseorang, melainkan upaya Pemerintah sesuai kewenangan yang diatur oleh Undang-undang dalam rangka menjaga dan memupuk ketentraman beragama dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, tegas Maftuh.

Kepada aparat pemerintah dan pemerintah daerah, kata Menag, SKB ini memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawas pelaksanaan keputusan bersama ini.

Sementara Jaksa Agung Hendarman Supandji menyatakan, SKB ini bukan pembubaran, tapi bisa berujung kepada penghentian kegiatan JAI. Tentu, jika peringatan tidak diindahkan, penganut JAI akan terkena sanksi sesuai peraturan perundang-undangan, ujarnya.

Mendagri Mardiyanto mengatakan, harapan masyarakat sebenarnya meminta Ahmadiyah dibubarkan, tapi dalam SKB ini perlu adanya peringatan dan perintah kepada JAI. Jika dalam perjalanan SKB ini tidak diindahkan, maka aparat dapat mengambil tindakan. (Ant/OL-2)

Minggu, 08 Juni 2008

Senin Pagi, Hadiri Aksi Sejuta Umat Bubarkan Ahmadiyah - by Eramuslim

imageAksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar Senin pagi (9/6) ini yang akan diikuti ribuan umat Islam se-Jabodetabek dan sekitarnya dalam tajuk Aksi Sejuta Umat Tuntut Pembubaran Ahmadiyah di Jakarta.

Dalam rilis yang diterima redaksi eramuslim, aksi ini semata-mata dimaksudkan sebagai upaya pembelaan terhadap perjuangan menegakkan dan membela agama Allah SWT dari rongrongan kaum liberal dan sekutu Zionis-Yahudi yang sekarang ini sangat giat memecah-belah persatuan umatan tauhid ini. Aksi akan berlangsung pukul 08.00 hingga pukul 12.00 wib dengan mengambil rute berkumpul di Bundaran HI lalu long-march menuju depan Istana Negara, Monas.

Peserta aksi diharapkan memakai pakaian putih putih sebagai cerminan kebersihan niat serta hati dan membawa uang sendiri secukupnya untuk transport dan membeli makanan seadanya, karena tidak ada seorang peserta demo pun yang akan dibayar, beda dengan demo yang dilakukan organisasi yang lain. Di mana tiap kepala diharga Rp25.000, -

"Ini aksi damai tanpa bawa-bawa senjata, kita akan lawan antek-antek Amerika!" tegas Sekjen FPI Habib Muhsin Alatas.

FBR Siap Amankan Aksi

Ahad siang kemarin (8/6), ratusan anggota dan jawara Forum Betawi Rempug (FBR) melakukan apel siaga di markas besarnya di Jakarta Timur. KH. Fadloli El-Muhir, Panglima FBR, dalam tausiyahnya menegaskan jika FBR akan menjaga keamanan dan ketertiban Ibukota dari segala ancaman pihak-pihak luar.

“FBR persilakan Garda Bangsa dan GP Ansor datang ke Ibukota. Kami akan sambut dengan hormat jika mereka datang dengan sopan. Tapi jika mereka datang ke sini hendak berbuat kerusakan dan memperlihatkan ilmu kekebalannya, FBR siap mengamankannya!” teriak KH. Fadloli disambut pekikan Allahu Akbar.

“PKB Garda Bangsa, GP Ansor, agar istighfar dan bertobat! Kalau tetap memperlihatkan kekebalannya di Jakarta, FBR 100% FBR siap!” lanjut Fadloli yang mengenakan seragam hitam hitam dengan sorban hijau.

Terkait dengan aksi unjuk rasa sejuta umat untuk membubarkan Ahmadiyah, KH. Fadloli menyatakan telah menginstruksikan para pendekar dan jawaranya untuk bersiap mengamankan aksi tersebut dari anasir-anasir
jahat dan upaya penyusupan yang dilakukan para sekutu Ahmadiyah.

“FBR akan siap mengamankan aksi damai itu dan untuk Ahmadiyah, silakan bikin agama sendiri dan jangan mengacak-acak Islam!” tegasnya lagi. (rz/eramuslim)

Sikap PBNU atas Insiden Monas - by Situs Resmi PBNU

07/06/2008

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sehubungan terjadinya insiden di Monas, Jakarta, yang kemudian berbuntut pada tuntutan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) pimpinan Habib Rizieq, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dengan ini menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepenguruan NU di seluruh Indonesia untuk:

1. Menahan diri dan tidak melibatkan diri dalam konflik antara massa FPI dan kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang terjadi hari Minggu, 1 Juni 2008, karena hal itu tidak ada kaitannya dengan NU sebagai organisasi.

2. Waspada dan tidak terprovokasi oleh mereka yang sengaja mengumpankan warga NU bentrok dengan massa FPI, khususnya, dan warga masyarakat lain pada umumnya. Penyelesaian terhadap kekerasan yang dilakukan oleh anggota FPI kita serahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan ketentuan hukumyang berlaku.

3. Mendekatkan diri kepada Allah SWT, memohon pertolongan-Nya agar rakyatdan bangsa Indonesia diselamatkan dari bahaya perpecahan dan diberikan kemampuan untuk menyelesaikan persoalan bangsa dan negaranya tanpa campur-tangan pihak lain.

4. Berkaitan dengan adanya anggota masyarakat warga NU yang mempunyai sudut pandang berbeda tentang Ahmadiyah, PBNU menegaskan bahwa ulama NU sudah menetapkan bahwa Ahmadiyah adalah menyimpang dari ajaran Islam. Masalah Ahmadiyah bukan soal kebebasan beragama dan berkeyakinan, tapi soal penodaan ajaran Islam. Kepada pemerintah, diharapkan untuk segera mengambil langkah-langkah hukum untuk mencegah timbulnya tindakan masyarakat yang anarkis.

Demikian instruksi PBNU untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Wallahhul muwafiq ila aqwamit thariq
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Jakarta, 29 Jumadil Awal 1429 H
4 Juni 2008 M

Rais Syuriyah: Prof Dr KH Chotibul Umam
Ketua: Drs H Ahmad Bagdja
Sekretaris Jenderal: Dr H Endang Turmudi, MA

Jumat, 06 Juni 2008

Inikah demo yang katanya "Memperingati Hari Pancasila?"


Berita ini diturunkan dari sebuah website milik salah satu pengikut Ahmadiyah, yang diberi judul "Aksi Damai Menolak SKB Tiga Menteri". Dalam berita ini juga jelas dan tegas disampaikan beberapa bunyi isi spanduk yang dikibarkan yang akhirnya memancing situasi yang berujung chaos.


Aksi Damai Menolak SKB Tiga Menteri

(Foto Aksi damai AKKBB di depan Gedung PBB. Foto:sukma WFA)

Ratusan orang yang menamakan diri Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) melakukan Aksi damai. Mereka memulai aksinya pukul 10.00 WIB dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Gedung Mahkamah Konstitusi dan berakhir di halaman depan Monumen Nasional (Monas), Selasa (6/5).

“SAVE OUR NATION, SAVE AHMADIYAH” (Selamatkan Negara kita, selamatkan Ahmadiyah)
“SELAMATKAN MARTABAT BANGSA, SELAMATKAN AHMADIYAH”
“ISLAM LOVES PEACE” (Islam Mencintai Kedamaian)
“FATWA ADALAH PENDAPAT HUKUM, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM”
“INDONESIA IS NOT ISLAMIC STATE” (Indonesia bukanlah Negara Islam)
“STOP KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA”


Setengah jam dari Bundaran HI, pawai ini singgah di depan gedung PBB (Menara Thamrin) yang ada di Jalan Thamrin, Jakarta. Disana sepuluh perwakilan AKKBB diterima dan menyampaikan kepada perwakilan PBB divisi HAM di Indonesia.

“Mereka berjanji akan secepatnya memmberitahukan ini kepada PBB,” ungkap salah satu wakil aksi ini. “Kami telah melakukan upaya-upaya lewat pemerintah dan kepolisian, namun upaya tersebut tidak maksimal. Pemerintah tetap membiarkan kekerasan terhadap satu golongan terjadi. Ini termasuk tindakan kriminal,” tambahnya.

Dalam orasinya, diserukan bahwa Indonesia adalah Negara hukum dan konstitusional. Ini berarti segala proses penyelenggarannnya dilakukan berdasarkan konstitusi dan hukum, bukan atas desakan dari kelompok/keyakinan atau golongan tertentu yang anti demokrasi dan menghalalkan kekerasan.ereka juga menuntut pemerintah agar menjamin hak-hak kebebasan dasar setiap warga Negara tanpa terkecuali.

(Foto Para peserta aksi damai di depan Monas. Foto Foto:sukma WFA)

Anick dan Asvinawati juga menyerukan kepada para peserta aksi damai untuk menolak tegas sikap-sikap dan perilaku intoleransi dan segala bentuk kekerasan serta menjamin penegakan hokum atas siapapun yang bersalah tanpa pandang bulu. Dengan demikian mereka menuntut agar Presiden dan para mentrerinya untuk meninjau ulang dan membatalkan penerbitan SKB tiga menteri tentang pelarangan terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia.

Aksi ini berjalan lancer tanpa hambatan apapun karena Polisi ikut membantu mengatur lalulintas untuk memperlancar rute perjalanan para perserta aksi.

Beberapa bunyi spanduk yang dikibar-kibarkan antara lain:
“SAVE OUR NATION, SAVE AHMADIYAH” (Selamatkan Negara kita, selamatkan Ahmadiyah)
“SELAMATKAN MARTABAT BANGSA, SELAMATKAN AHMADIYAH”
“ISLAM LOVES PEACE” (Islam Mencintai Kedamaian)
“FATWA ADALAH PENDAPAT HUKUM, TIDAK MENGIKAT SECARA HUKUM”
“INDONESIA IS NOT ISLAMIC STATE” (Indonesia bukanlah Negara Islam)
“STOP KEKERASAN ATAS NAMA AGAMA”

Sumber: http://isamujahid.wordpress.com/2008/05/07/aksi-damai-menolak-skb-tiga-menteri/

Diterbitkan di: Ahmadiyah on 7 Mei, 2008 at 2:26 am

KH. Hasyim Muzadi: “Trisula” yang Hancurkan Islam


Jumat, 06 Juni 2008

Ketua PBNU, KH. Hasyim Muzadi mengatakan, Islam dihancurkan oleh kelompok “Trisula”. Mereka adalah Islam fundamentalis, Islam Liberal dan sinkretis

Hidayatullah.com--Berbagai konflik dan kerusuhan yang ada di Indonesia yang sebagian besar dihuni oleh umat Islam ini diduga didalangi oleh aktor-aktor yang bermain di belakang layar untuk mengamankan kepentingan mereka atas sumber daya alam yang sangat kaya. “Yang Islam dilumpuhkan, sumber dayanya diambil. Orang dibuat tak produktif diatas tanah yang produktif, aneh kan. Tanah begini subur kita lapar,” kata KH Hasyim Muzadi dikutip NU Online.

Para penganggu kedamaian ini didefinisikan sebagai kelompok trisula yang terdiri dari golongan liberalis, fundamentalis dan sinkretis yang dibuat untuk menghancurkan Indonesia. “Kita ini dimainin, dibikinlah Islam Liberal dan mereka juga dikasih duit.
Diem-diem yang kelompok garis keras juga dikasih duit, tentunya melalui tangan ke seribu. Ditengah- tengah itu, budaya klenik juga berkembang seperti adanya nabi baru, akhirnya Islam jadi kacau,” katanya.

Upaya penyelamatan Islam dan Indonesia ini bisa dilakukan jika golongan Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah dapat bekerjasama secara lebih konkrit dalam pengembangan ilmu, budaya, peningkatan kesejahtaraan dan lainnya.

“Kita harus mengabaikan seluruh masalah khilafiyah, nga usah dibicarakan. Sekarang berfikir kepentingan agama dan negara, masalah hukum, kesejahteraan masyarakat, dan kebodohan,” ujarnya.

Pihak asing, menurutnya selalu menggunakan jargon demokrasi, free market, cabut subsidi dan yang sejenisnya, sementara mereka sendiri menaikkan proteksi terhadap produk luar.
“Ini diterima oleh intelektual yang bermental inlander. Jadi yang inlander bukan rakyat, tapi intelektual dan penguasanya,” tandasnya.

Jika bepergian ke luar negeri, Hasyim merasa malu karena tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan dari Indonesia kepada bangsa asing. “Kita malu kalau ke luar negeri, nga ada orang hormat.bayangannya TKW dipancung, sementara kita disini bertengkar terus,” ujarnya. [nu/www.hidayatullah.com]

Membongkar jaringan AKKBB - by Eramuslim

Bulan Mei lalu, ada dua isu panas di tengah masyarakat kita. Pertama
soal rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Yang kedua, soal kelompok sesat Ahmadiyah yang hendak dibubarkan namun mendapat dukungan dari koalisi liberal dan kelompok non-Muslim.

Di saat itulah, Abdurrahman Wahid terbang ke Amerika Serikat memenuhi undangan Shimon Wiesenthal Center (SWC) untuk menerima Medal of Valor, Medali Keberanian. Selain untuk menerima medali tersebut, Durahman juga menyatakan ikut merayakan hari kemerdekaan Israel, sebuah hari di mana bangsa Palestina dibantai besar-besaran dan diusir dari tanah airnya.
Medali ini dianugerahkan kepada mantan presiden RI ini dikarenakan
Durahman dianggap sebagai sahabat paling setia dan paling berani terang-terangan menjadi pelindung kaum Zionis-Yahudi dunia di sebuah negeri mayoritas Muslim terbesar seperti Indonesia.

Acara penganugerahan medali tersebut dilakukan dalam sebuah acara makan malam istimewa yang dihadiri banyak tokoh Zionis Amerika dan Israel, termasuk aktor pro-Zionis Will Smith (The Bad Boys Movie), di Beverly Wilshire Hotel, 9500 Wilshire Blvd., Beverly Hills, Selasa (6 Mei), dimulai pukul 19.00 waktu Los Angeles.

Lazimnya acara penganugerahan penghargaan, maka dalam acara ini pun selain medali, ada juga sejumlah dollar yang dihadiahkan Shimon Wiesenthal Center kepada sang penerima. Hanya saja, berapa besar jumlah hadiah berupa uang ini tidak disebutkan dalam situs resmi Wiesenthal Center tersebut (www.wiesenthal.com).

Dalam acara dinner yang dihadiri tokoh-tokoh Zionis Amerika dan Israel, di antaranya C. Holland Taylor (CEO LibForAll), Rabbi Marvin Hier (Pendiri SWC, dinobatkan oleh Newsweek Magazines sebagai Rabbi paling berpengaruh nomor satu di AS tahun 2007-2008), Rabbi Abraham Cooper (menempati urutan ke-25 Rabbi paling berpengaruh di AS tahun 2008), CEO Sony Corporation, dan lainnya, antara penerima penghargaan dengan tuan rumah—para Zionis Amerika dan Israel tersebut—berlangsung obrolan santai namun serius.

Selain isu Ahmadiyah, topik kontroversi kenaikan harga BBM yang tengah hangat di dalam negeri (Indonesia) diduga kuat menjadi salah satu bahan pembicaraan mereka mengingat kebijakan pemerintahan SBY tersebut sesungguhnya mengikuti Grandesign Washington agar harga minyak di Indonesia bisa sama dengan harga minyak di New York, sesuai Letter of Intent (LOI) dengan IMF pada tahun 1999. DI tahun 2000, USAID pun telah mengucurkan dollar dalam jumlah besar kepada pemerintah RI untuk memuluskan liberalisasi sektor Migas (silakan baca wawancara eramuslim dengan Revrisond Baswir dalam rubrik bincang-bincang).

Target IMF untuk menyamakan harga BBM di New York dengan di Indonesia sebenarnya sudah harus tercapai pada tahun 2005, namun tersendat-sendat karena penolakan dari rakyat Indonesia sangat kuat. Sebab itu, di tahun 2008 ini Amerika agaknya tidak mau hal tersebut tersendat lagi. “Penyesuaian” harga BBM harus terus jalan. Zionis-Amerika sangat berkepentingan dengan hal ini, sebab itu mereka mendesak pemerintahan SBY yang memang sangat takut dan tunduk tanpa reserve pada AS agar segera menaikkan harga BBM. Bagaimana takutnya SBY terhadap AS bisa kita lihat sendiri saat Presiden Bush datang ke Bogor, 20 November 2006, di mana persiapan yang dilakukan pemerintah ini sangat keterlaluan berlebihan dan cenderung paranoid.

Pada tanggal 24 Mei 2008, pemerintah menaikkan harga BBM. Abdurrahman Wahid sudah tiba di tanah air. Untuk menekan penolakan, pemerintah SBY (lagi-lagi) memberi ‘permen’ kepada sebagian rakyat miskin bernama Bantuan Langsung Tunai (BLT). Namun Social bumper ini malah menjadi bulan-bulanan kecaman ke pemerintah. Gelombang unjuk rasa dilakukan mahasiswa dan elemen-elemen rakyat. Tokoh-tokoh nasional seperti Amien Rais dan Wiranto pun sudah terbuka menyatakan ‘perang’ terhadap sikap pemerintah menaikkan harga BBM. Banyak kalangan berfikir, demo-demo ini akan meningkat eskalasinya hingga jadi besar, bahkan bukan mustahil rusuh Mei 1998 terulang kembali. Teriakkan “Turunkan SBY-JK!” sudah terdengar di mana-mana. Pihak kepolisian menerapkan status Siaga Satu saat itu.

Sejak itu tiada hari tanpa demo. Istana merupakan tempat paling favorit para pendemo. Hari ahad, 1 Juni 2008, sejumlah elemen masyarakat termasuk massa dan anggota PDIP dan elemen umat Islam seperti FUI, HTI, dan FPI, sudah mengantungi izin untuk melakukan aksi unjuk rasa di Monas, Jakarta. Sedangkan AKKBB menurut laporan ke pihak kepolisian hanya melakukan aksi unjuk rasa di Bundaran HI, sekitar tiga kilometer dari kawasan Silang Monas.

Jalur Demo dan Polisi Yang Aneh

Dari Bundaran HI, tiba-tiba massa AKKBB bergerak long-march ke kawasan silang Monas yang sudah dipenuhi massa umat Islam yang tengah berdemo. Padahal pemberitahuannya hanya ke Bundaran HI. Aparat kepolisian berusaha mencegah massa AKKBB yang sebagiannya merupakan pendemo bayaran yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa menuju silang Monas di mana massa elemen umat Islam tengah melakukan demo, agar tidak terjadi bentrok.

Namun massa AKKBB membandel dan polisi (anehnya) tidak mampu menghalangi massa AKKBB mendekati massa umat Islam. Setelah berdekatan, orator dari massa AKKBB memprovokasi massa umat Islam yang banyak terdiri dari para laskar meneriakkan, “Laskar setan!” dan sebagainya. Terang, mendapat provokasi seperti ini anak-anak muda dari massa Islam marah. Apalagi di antara massa AKKBB yang berada di dekat massa Islam ada yang membawa-bawa spanduk besar berisi penolakan SKB Ahmadiyah. Ini jelas provokasi. Anak-anak Laskar Islam pun menyerbu massa AKKBB. Dan terjadilah rusuh Monas.

Dalam tulisan ketiga, akan dipaparkan keanehan lainnya ba’da peristiwa Monas yaitu sikap SBY yang tiba-tiba cepat tanggap (biasanya peragu dan lamban), respon Kedubes AS dan pejabat Kedubes AS yang menjenguk korban, plintiran media massa baik itu cetak maupun teve, dan sebagainya.

Apa pun itu, semua ini telah berhasil membelokkan isu utama negeri ini dari yang tadinya menyoroti kenaikan BBM dan penolakan Ahmadiyah, menjadi isu sentral pembubaran FPI. Baik SBY maupun para liberalis dan non-Muslim yang tergabung dalam AKKBB (termasuk kelompok sesat Ahamdiyah) diuntungkan. (bersambung/rizki)


PERS RILIS - SIKAP PKS TERHADAP KASUS ANTARA FPI dan AKK-BB

PERS RILIS

SIKAP PKS TERHADAP KASUS ANTARA FPI dan AKK-BB


Menanggapi masalah yang berkembang seputar insiden antara massa FPI dengan massa AKK-BB dengan ini Partai Keadilan Sejahtera menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Meminta pemerintah agar melihat masalah kasus ini secara substansial, yaitu molornya penerbitan SKB tentang masalah Ahmadiyah. Penyelesaian secara hukum terhadap masalah Ahmadiyah akan menghilangkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

2. Menyesalkan terjadinya bentrokan antara massa FPI dan AKK-BB yang diakibatkan tidak dipatuhinya prosedur dan etika dalam berdemontrasi oleh peserta demo.

3. Seruan untuk seluruh elemen bangsa dan tokoh masyarakat agar mendamaikan dan tidak memprovokasi keadaan serta menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin dan mengedepankan upaya dialog.

4. Meminta polisi agar berlaku adil dalam proses penyelesaian kasus ini dengan menganut asas praduga tak bersalah dan tanpa dipengaruhi tekanan politik dari pihak manapun termasuk pihak asing.


Jakarta, 6 Juni 2008

Tifatul Sembiring

Presiden

Kamis, 05 Juni 2008

PKS: Bubarkan Ahmadiyah

20/04/2008 12:58
(iPhA/Wirasatria)
INILAH.COM, Jakarta - Desakan agar aliran Ahmadiyah dibubarkan terus bergulir. PKS menyatakan dukungan ide pembubaran Ahmadiyah.

"Ini bukan perbedaan pendapat lagi tetapi sudah penyalahgunaan amal suatu agama," jelas Presiden PKS Tifatul Sembiring di Jakarta, Minggu (20/4).

Meski demikian, PKS mengimbau pembubaran itu tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Sebab untuk mengatasi masalah keyakinan harus ditempuh dengan cara persuasif. "Serahkan ke pihak berwajib biar mereka yang menangani dan melakukan.

Ia membantah kalau desakan ini terkait adanya kelompok mayoritas dan minoritas di negeri ini. Tuntutan ini muncul justru dari Ahmadiyah sendiri.

"Di sini diharapkan MUI sebagai lembaga kredibel bisa menganggap dan menentukan dan mengambil kesimpulan bahwa ini (Ahmadiyah) tidak halal," tegasnya.

Bila aliran ini tetap ingin ada, Tifatul mengusulkan agar Ahmadiyah mendeklarasikan diri terpisah dari ajaran Islam. "Jangan bilang bagian Islam tapi ngubek-ngubek ajaran Islam," cetusnya.[L4]

Aliansi Ormas Islam Sumut Desak Bubarkan Ahmadiyah - by Beritasore.com

Aliansi Ormas Islam Sumut Desak Bubarkan Ahmadiyah

13 Mei 2008 | 14:31 WIB

MEDAN (Berita) : Aliansi Ormas Islam Sumut yang ter-diri dari para tokoh senior mas-yarakat Islam mendesak segera dibubarkannya aliran Ahma-diyah yang dianggap cukup meresahkan.

Mereka dalam kunjungan-nya ke gedung DPRD SU, Senin (12/05) meminta wakil rakyat DPRD SU mendesak pemerintah untuk secepatnya menge-luarkan Surat Keputusan Ber-sama (SKB) 3 menteri untuk membubarkan aliran yang mereka anggap meresahkan dan dapat merusak akidah Islam itu.

Dalam kunjungan mereka diterima pimpinan dewan Hasbullah Hadi di dampingi H. M. Nuh MSP dari Fraksi PKS di DPRDSU. Mereka juga mengajak jamaah dan pendukungnya untuk segera bertobat dengan sungguh-sungguh dan jika ja-maah Ahmadiyah bertahan dengan keyakinannya maka mereka harus membuat agama baru di luar Islam dengan tidak menggunakan simbol-simbol Islam.

Ormas ini juga mengimbau kepada ummat non muslim untuk tidak mengomentari dan mencampuri urusan internal ummat Islam.

Para utusan Ormas antara lain dari PW Muhammadiyah Drs. H. Djalal Ahamd. MA, Al-washliyah Sumut Drs H Arifin Umar, PW Nahdhatul Ulama Sumut Drs H. Ashari Tambunan, PW Al-Ittihadiyah Sumut Drs. H. Darwansyah simanjuntak, Tokoh Masyarakat Zulfikar Hajar, IKADI Sumut DRs. H. Sakhira Zandi, Msi, FPI Sumut Ust. Abdul Mutholib, JPRM Sumut Chandra Syuhada Sinaga SE, PUSKOMDA Hermansyah Siregar.

Aliansi Ormas Islam itu juga disertai Dewan Da’wah Islamiyah (DDI), KAMMI Sumut, BKPRMI Sumut, MZ Azikra Sumut, MZ Tazkirah Sumut, ARIMATEA Sumut, SALIMAH Sumut, JBMI Sumut, REMPALA Sumut, KALAMI Sumut, GEMA Khadizah Sumut, PBI Sumut, Safiratunnisa Sumut, FPU Sumut, Nurul Muslimah Sumut dan Forum Silatrurrahmi Umat Islam Bersatu).

Selanjutnya dalam dialog dipertemuan itu ditegaskan SKB 3 Menteri jangan ditunda untuk diterbitkan, karena solusi satu-satunya sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menen-tramkan kericuhan nasional akibat keberadaan Ahmadiyah.

Mereka juga meminta, pemerintah harus berpegang kepada lembaga resmi agama Islam seperti Majeleis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah mengeluarkan rekomendasi dengan menyatakan Ahmadi-yah aliran sesat karena beperin-sip setelah Nabi Muhammad SAW ada lagi nabi lain.

’Jangan persoalkan HAM, karena ini lebih menggiring kepada persoalan aqidah, ajaran agama, prinsip iman yang tidak bisa ditawar-tawar atau di ubah oleh manusia yang justru telah melanggar HAM Islam. (irm)

Aliansi Ormas Islam Sumut Desak Bubarkan Ahmadiyah - by Beritasore.com

Aliansi Ormas Islam Sumut Desak Bubarkan Ahmadiyah

13 Mei 2008 | 14:31 WIB

MEDAN (Berita) : Aliansi Ormas Islam Sumut yang ter-diri dari para tokoh senior mas-yarakat Islam mendesak segera dibubarkannya aliran Ahma-diyah yang dianggap cukup meresahkan.

Mereka dalam kunjungan-nya ke gedung DPRD SU, Senin (12/05) meminta wakil rakyat DPRD SU mendesak pemerintah untuk secepatnya menge-luarkan Surat Keputusan Ber-sama (SKB) 3 menteri untuk membubarkan aliran yang mereka anggap meresahkan dan dapat merusak akidah Islam itu.

Dalam kunjungan mereka diterima pimpinan dewan Hasbullah Hadi di dampingi H. M. Nuh MSP dari Fraksi PKS di DPRDSU. Mereka juga mengajak jamaah dan pendukungnya untuk segera bertobat dengan sungguh-sungguh dan jika ja-maah Ahmadiyah bertahan dengan keyakinannya maka mereka harus membuat agama baru di luar Islam dengan tidak menggunakan simbol-simbol Islam.

Ormas ini juga mengimbau kepada ummat non muslim untuk tidak mengomentari dan mencampuri urusan internal ummat Islam.

Para utusan Ormas antara lain dari PW Muhammadiyah Drs. H. Djalal Ahamd. MA, Al-washliyah Sumut Drs H Arifin Umar, PW Nahdhatul Ulama Sumut Drs H. Ashari Tambunan, PW Al-Ittihadiyah Sumut Drs. H. Darwansyah simanjuntak, Tokoh Masyarakat Zulfikar Hajar, IKADI Sumut DRs. H. Sakhira Zandi, Msi, FPI Sumut Ust. Abdul Mutholib, JPRM Sumut Chandra Syuhada Sinaga SE, PUSKOMDA Hermansyah Siregar.

Aliansi Ormas Islam itu juga disertai Dewan Da’wah Islamiyah (DDI), KAMMI Sumut, BKPRMI Sumut, MZ Azikra Sumut, MZ Tazkirah Sumut, ARIMATEA Sumut, SALIMAH Sumut, JBMI Sumut, REMPALA Sumut, KALAMI Sumut, GEMA Khadizah Sumut, PBI Sumut, Safiratunnisa Sumut, FPU Sumut, Nurul Muslimah Sumut dan Forum Silatrurrahmi Umat Islam Bersatu).

Selanjutnya dalam dialog dipertemuan itu ditegaskan SKB 3 Menteri jangan ditunda untuk diterbitkan, karena solusi satu-satunya sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menen-tramkan kericuhan nasional akibat keberadaan Ahmadiyah.

Mereka juga meminta, pemerintah harus berpegang kepada lembaga resmi agama Islam seperti Majeleis Ulama Indonesia (MUI) yang sudah mengeluarkan rekomendasi dengan menyatakan Ahmadi-yah aliran sesat karena beperin-sip setelah Nabi Muhammad SAW ada lagi nabi lain.

’Jangan persoalkan HAM, karena ini lebih menggiring kepada persoalan aqidah, ajaran agama, prinsip iman yang tidak bisa ditawar-tawar atau di ubah oleh manusia yang justru telah melanggar HAM Islam. (irm)

Puluhan Ulama Khosh NU Meminta Pemerintah Bubarkan Ahmadiyah - by Kapanlagi.com

Selasa, 16 Agustus 2005 23:07
Puluhan Ulama Khosh NU Meminta Pemerintah Bubarkan Ahmadiyah
Kapanlagi.com - Sedikitnya 50 orang ulama khosh Nahdlatul Ulama (NU) meminta pemerintah bersikap tegas dengan membubarkan lembaga-lembaga keagamaan yang menganut faham Ahamdiyah.

Demikian salah satu rekomendasi yang diputuskan dalam Halaqah Ulama NU di Pondok Pesantren Tebuireng, Cukir, Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/08).

Menurut KH Ali Mashuri, selaku juru bicara Ulama Khosh dalam halaqah (pertemuan) tersebut, sebenarnya ajaran Ahmadiyah bukanlah bagian dari ajaran Islam karena masih mengakui adanya nabi terakhir setelah Rasulullah SAW.

"Namun demikian untuk Ahmadiyah itu sendiri ternyata ada dua aliran berbeda, yakni Qodyani dan Lahore," lanjut pengasuh Ponpes Bumi Shalawat, Tulangan, Sidoaarjo itu.

Dalam kesempatan itu, peserta halaqah juga merekomendasikan pemerintah menghapuskan asas-asas pluralisme, liberalisme dan sekularisme bidang agama karena tidak sesuai dengan ajaran agama yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut, KH Hanif Muslih, pengasuh Ponpes Futuhiyyah, Mranggen, Demak, Jawa Tengah menyayangkan kalangan muda Nahdlatul Ulama yang terlibat dalam Jaringan Islam Liberal (JIL).

"Mereka ini diantaranya ada yang masih saudara kami sendiri, tetapi mengapa mereka terlibat di dalam ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam," katanya sambil menyebbut satu-persatu kalangan muda NU yang terlibat bahkan pucuk pimpinan JIL.

Oleh sebab itu di masa mendatang jam'iyyah NU sangat membutuhkan adanya kesamaan pemahaman tentang ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah itu sebagai landasan utama syariah Islamiyyah khususnya bagi kalangan nahdliyyin.

Selain KH Yusuf Hasyim atau Pak Ud, selaku tuan rumah terdapat beberapa nama ulama khosh yang hadir dalam acara tersebut, diantaranya KH Idris Marzuqi (Lirboyo, Kediri), KH Anwar Iskandar (Jamsaren, Kediri), KH Anwar Manshur (Lirboyo, Kediri).

Ulama lainnya adalah, KH Abbdullah Faqih (Langitan, Tuban), KH Nur Muhammad Iskandar (Jakarta), KH Muhammad Subadar (Besuk, Pasuruan), KH Masduqi Mahfudz (PWNU Jatim), KH Abdus Shomad (MUI Jatim), KH Muhaiminan Gunardo (Parakan, Magelang) dan masih banyak lagi.

Sebelumnya desakan serupa terhadap pemerintah telah berulang kali disuarakan oleh sejumlah elemen pondok pesantren di tanah air melalui Lajnah Bahtsul Masail, atau semacam lembaga pengkajian hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perilaku kehidupan moderen saat ini (waqi'iyah).

Namun sampai detik ini pemerintah belum melakukan tindakan apapun meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ajaran dan faham Ahmadiyah sesat karena tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya. (*/lpk)

Alumi Jabar Gandeng Pengacara untuk Bubarkan Ahmadiyah - by Detikbandung.com

09/04/2008 16:23 WIB
Kontroversi Ahmadiyah di Indonesia tak kunjung usai. Pemerintah pun dianggap tidak menjalankan dengan serius terhadap pembubaran Ahmadiyah. Maka Aliansi Umat Islam (Alumi) Jawa Barat memberikan surat kuasa penuh kepada Tim Pengacara Muslim (TPM) untuk melakukan antisipasi penghinaan Ahmadiyah terhadap Islam.

Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Alumi dan TPM di mesjid Al-Fajr Jl Cijagra. Acara berlangsung pkl 13.30-14.30 WIB. Selain itu, dalam pertemuan tersebut disebutkan Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) melalui TPM, Kamis (10/4/2008) akan mengirimkan surat kepada presiden yang menuntut presiden untuk membubarkan Ahmadiyah.

Koordinator TPM Pusat, M. Mahendradata menegaskan, 14 hari terhitung Kamis (10/4/2008), bila tidak ada tanggapan atau pemerintah tidak mengindahkan mengenai pembubaran Ahmadiyah, pihaknya akan menempuh jalur hukum. Khusus wilayah Jabar jalur hukum yang ditempuh yaitu akan melaporkan pimpinan Ahmadiyah ke polda Jabar.

Menurut Mahendra, bila polda tidak menanggapi laporan tersebut, TPM dan ALUMI Jabar akan meminta dikeluarkannya SP 3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). "Bila polda Jabar� berpihak pada mereka (Ahmadiyah), kita akan meminta SP 3 dan nanti akan diuji di pra peradilan," ungkap Mahendra.
Pertemuan Alumi dengan TPM sendiri, ungkap Mahendra, untuk menetapkan suatu langkah hukum. Alumi memberikan surat kuasa kepada TPM bilamana Presiden SBY tidak mau membubarkan Ahmadiyah.
Koordinator Alumi Hedi Muhammad mengatakan, Jabar memiliki massa Ahmadiyah terbesar di Indonesia. Sedangkan kota Cimahi, memiliki massa Ahmadiyah terbesar di Jawa Barat. Namun Hedi tidak memberikan detil jumlah jemaah Ahmadiyah tersebut. Di Jabar, jemaah Ahmadiyah terkonsentrasi di beberapa tempat seperti Bogor, Kuningan, Cimahi dan Tasikmalaya. (ema/ern)

Surat Terbuka FUI Minta Presiden Bubarkan Ahmadiyah

09/04/08
Jakarta (ANTARA News) - Forum Umat Islam (FUI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera membubarkan aliran Ahmadiyah yang dinilai telah banyak menyesatkan umat Islam.

Permintaan FUI tersebut disampaikan melalui surat terbuka kepada Presiden Yudhoyono yang disampaikan kepada staf Sekretariat Negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.

Presiden Yudhoyono tidak berada di Jakarta karena sedang melakukan kunjungan kerja ke Indramayu, Jawa Barat, dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejak Selasa (8/4).

Sejumlah pimpinan FUI dan ormas Islam yang datang dan menyampaikan surat terbuka kepada presiden itu antara lain Ketua FUI Mashadi, Sekretaris FUI Muhammad Al Khaththath, Mursalin (Mudzakarah Ulama dan Habaib), Abdurrahman Djaelani (Front Pembela Islam), Sodiq Ramadhan (Hizbut Tahrir Indonesia), dan Amin Lubis (Persatuan Tarbiyah Islamiyah/Perti).

Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath mengatakan, FUI sudah menyampaikan surat terbuka kepada Presiden itu kepada staf Sekretariat Negara.

Surat terbuka kepada presiden itu pada intinya meminta Presiden agar segera membubarkan Ahmadiyah.

"FUI juga meminta untuk bisa beraudiensi dengan Presiden, tetapi belum bisa dijawab pihak Sekneg," katanya ketika dihubungi ANTARA News usai penyampaian surat terbuka tersebut.

Menurut Al Khaththath, sikap FUI agar presiden segera membubarkan Ahmadiyah itu didasarkan pada lima alasan.

Pertama, katanya, Ahmadiyah dinilai telah memalsukan akidah Islam dengan akidah baru karangan Mirza Ghulam Ahmad (pendiri Ahmadiyah) yang mengaku sebagai nabi.

"Ini penting, sekalipun 12 butir pernyataan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) tidak menyatakan Mirza sebagai nabi, tapi mereka mengakuinya sebagai guru, mursyid atau pembimbing. Itu jelas salah, karena Mirza sendiri sudah mengaku sebagai nabi," katanya.

Kedua, FUI menilai Ahmadiyah telah menodai Al Qur`an dengan Kitab Tadzkirah yang dianggap oleh penganut ajaran Ahmadiyah sebagai wahyu, yang isinya berupa cuplikan ayat-ayat Al Qur`an dan dipadukan dengan kata-kata Mirza Ghulam Ahmad.

Ketiga, FUI menilai Ahmadiyah telah melanggar hak asasi manusia (HAM) khususnya umat Islam untuk menjalankan agamanya secara benar.

"Mereka menyatakan Islam tetapi memalsukan akidah sehingga hak umat Islam untuk beragama secara benar jadi ternodai. Mereka mengaku Islam, padahal kelompok menyimpang," katanya.

Al Khaththath menambahkan, pimpinan JAI pernah melaporkan ke Komnas HAM bahwa mereka telah menjadi korban pelanggaran HAM. "Padahal yang mereka lakukan justru telah menodai keberagamaan umat Islam," katanya.

Alasan keempat, FUI menilai Ahmadiyah melanggar Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Penodaan agama, kata Al Khaththath, maksudnya adalah adanya sekelompok orang yang membuat ajaran tertentu dari agama pokok, lalu mengklaimnya sebagai ajaran agama pokoknya.

"Sedangkan alasan kelima, FUI mengingatkan pernyataan Presiden Yudhoyono beberapa waktu lalu ketika membuka Rakernas Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa pemerintah merujuk pada MUI," katanya.

Ia menambahkan, dalam kasus Ahmadiyah, MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Siapapun muslim yang ikut ajaran Ahmadiyah adalah murtad (keluar dari Islam).

Karena itu, katanya, MUI juga telah minta pemerintah membubarkan organisasi Ahmadiyah dan kepada para penganutnya diminta segera bertobat dan kembali ke MUI untuk dibina lebih lanjut.

"Kami hanya mengingatkan presiden soal itu. Dan sebagai sesama muslim, presiden juga mempunyai kewajiban melindungi akidah (keyakinan) rakyatnya," katanya.

Alkhaththath juga mengatakan, dalam rangkaian itu FUI akan menyelenggarakan "Apel Siaga Sejuta Umat" untuk meminta pembubaran Ahmadiyah.

"Puncaknya nanti pada tanggal 20 April 2008 di depan Istana Negara, FUI akan berunjuk rasa," katanya.

Sebagai "pemanasan", lanjut dia, FUI juga akan menggelar acara Tabligh Akbar pada Sabtu (12/4) malam di Masjid Nurul Huda, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Sedangkan pada tanggal 18 April, FUI juga akan mengadakan acara serupa (Tabligh Akbar) di Masjid Al Arqom, Blok F1 Pasar Tanah Abang. (*)

Sejuta Umat Islam Gelar Apel Siaga Bubarkan Ahmadiyah - by syabab.com





Sunday, 20 April 2008 20:15

Syabab.Com - Ratusan ribu kaum Muslim dari berbagai ormas Islam menggelar Apel Siaga Sejuta Umat Islam untuk Bubarkan Ahmadiyah, Ahad (20/04) di Jakarta. Acara yang digelar oleh Forum Umat Islam ini diawali dengan longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Mereka mendesak Presiden Susilo Bambang Yudoyono segera membubarkan Ahmadiyah.

Sejak pagi ribuan kaum Muslim sudah mulai berkumpul di Masjid Istiqlal sebelum longmarch menuju Istana Negara. Dalam perjalanan longmarch, para peserta aksi masirah ini meneriakkan yel-yel penolakan terhadap Ahmadiyah serta gema takbir yang membahana. Mereka juga membawa poster dan spanduk, diantaranya bertuliskan, "Bubarkan Ahmadiyah, Harga mati!!" dengan gambar Mirza Ghulam Ahmad yang disilang. Di samping itu tampak bendera dan panji-panji Islam bertuliskan kalimah "laa ilaaha illallah Muhammad rasulullah". Selama perjalan, silih bergantian para orator memberikan orasi menuntut pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah.

Setibanya di depan istana Negara, para ulama dan tokoh umat memberikan orasi. Diantaranya tokoh yang memberikan orasi antara lain, KH. Cholil Ridwan (Ketua MUI Pusat), Ahmad Sumargono (Ketua Umum GPMI), Munarman, SH. (An-Nasr Institute), Mashadi (Ketua FUI), Ismail Yusanto (Jubir HTI), Habib Rizieq Shihab (Ketua Umum FPI), KH. Abdul Rasyid AS (Perguruan Asy Syafiiyah), dan tokoh-tokoh umat lainnya.

Para Ulama dan Tokoh Umat Mendesak Pemerintah Bubarkan AhmadiyahPara tokoh umat ini meminta pemerintah segera membubarkan Ahmadiyah. Mereka menilai Ahmadiyah menyesatkan dan menyimpang dari ajaran Islam. Mereka juga meminta Presiden SBY segera mengeluarkan surat larangan untuk Ahmadiyah. Meski begitu, para tokoh dari berbagai ormas ini meminta umat Islam tidak bersikap anarkis terhadap Ahmadiyah.

"Kami akan perang terhadap Ahmadiyah dan membubarkan elemen yang mendukungnya, kalau sampai batas waktu supaya tidak dibubarkan maka kita akan kembali menduduki Istana. Kalau SBY tidak membubarkan Ahmadiyah berrati kaki tangan imperalisme, " tegas Ketu FUI, Mashadi.

Aksi ini dikawal oleh aparat kepolisian. Pihak kepolisian mengaku hanya menurunkan 500 personil saja. "Karena aksinya aksi damai," ujar petugas Polantas Aiptu Paryono.

Sebelumnya, Forum Umat Islam gabungan dari berbagai ormasi Islam di Indonesia ini mengeluarkan surat terbuka kepada Presiden SBY untuk membubarkan Ahmadiyah. FUI menilai Ahmadiyah telah menodai Al-Quran dengan Kitab Tadzkirah yang dianggap oleh penganut ajaran Ahmadiyah sebagai wahyu, yang isinya berupa cuplikan ayat-ayat Al-Quran dan dipadukan dengan kata-kata Mirza Ghulam Ahmad.

Forum Umat Islam merupakan wadah gabungan dari berbagai ormasi Islam, diantaranya dari Perguruan As Syafi’iyyah, Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhamadiyyah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Syarikat Islam (SI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), PERSIS, BKPRMI, Al Irsyad Al Islamiyyah, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Kontak Majlis Taklim (BKMT), YPI Al Azhar, Front Pembela Islam (FPI), Front Perjuangan Islam Solo (FPIS), Majelis Tafsir Al Quran (MTA), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Majelis Adz Zikra, MER-C, PP Daarut Tauhid, Forum Betawi Rempug (FBR), Tim Pembela Muslim (TPM), Muslimah Peduli Umat (MPU), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Korps Ulama Betawi, Forum Tokoh Peduli Syariah (FORTOPS), Taruna Muslim, Al Ittihadiyah, Hidayatullah, Al Washliyyah, KAHMI, PERTI, IKADI, Ittihad Mubalighin, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Koalisi Anti Utang, PPMI, PUI, JATMI, PII, BMOIWI, Wanita Islam, Missi Islam, Gema Pembebasan, Forum Silaturahim Antarpengajian (FORSAP)Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Nahdlatul Umat Indonesia (PNUI) dan organisasi-organisasi Islam lainnya. [z/okz/metro/hti/detik/syabab.com]

FUI Akan Perang terhadap Ahmadiyah, Kalau Tidak Dibubarkan - by swaramuslim.com

FUI Akan Perang terhadap Ahmadiyah, Kalau Tidak Dibubarkan
Ahmadiyah...bubarkan,
Ahmadiyah...bubarkan,
Ahmadiyah...bubarkan,
Allahuakbar! Teriak ribuan orang yang merupakan gabungan berbagai ormas Islam yang bernaung di bawah bendera Forum Umat Islam, saat melakukan "Apel Siaga Sejuta Umat Islam untuk Bubarkan Ahmadiyah", di depan Istana Negara, Jakarta, Ahad (20/4). Sejak pagi hari mereka sudah berkumpul di Masjid Istiqlal untuk melakukan aksi longmarch menuju monas, hingga menjelang siang berangsur-angsur peserta aksi menuntut pembubaran Ahmadiyah mulai memadati halaman pintu masuk utara Monas.

Di sela-sela orasi Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Ahmad Sumargono menegaskan, keputusan yang dikeluarkan oleh Bakor Pakem yang semula mengambang, sudah jelas dan tepat. Karena itu, Ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Surat Keputusan Bersama yang dilanjutkan dengan Keppres pelarangan terhadap Ahmadiyah, untuk memenuhi keinginan umat Islam.

"Kita sudah cukup bersabar dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi akhir-akhir ini, jangan sampai akidah kita juga diobok-obok, Presiden jangan takut umat Islam akan mem-backup dari belakang, " tegasnya.

Ia meminta, SBY tanggap dalam hitung-hitungan secara politik, di mana mayoritas umat Islam telah mendukung dan memberikan kepercayaan pada beliau untuk memimpin negara sejak 2004 lalu.

"Kali Presiden lalai umat Islam tidak akan mendukung orang-orang yang tidak berani mengambil keputusan, " pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Umat Islam H. Mashadi mengancam akan memerangi Ahmadiyah, kalau pengikut Mirza Ghulam Ahmad itu tidak menghentikan kegiatannya dan bertobat kembali pada ajaran Islam yang benar.

"Kami akan perang terhadap Ahmadiyah dan membubarkan elemen yang mendukungnya, kalau sampai batas waktu supaya tidak dibubarkan maka kita akan kembali menduduki Istana. Kalau SBY tidak membubarkan Ahmadiyah berrati kaki tangan imperalisme, " tandas Mashadi.

Pernyataan perang terhadap Ahmadiyah itu, juga diungkapkan Ketua Umum Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab. Ia mendesak, tidak perlu menunggu satu bulan karena itu terlalu lama, secepatnya saja bubarkan Ahmadiyah, sebab kalau dibiarkan itu merupakan penistaan terhadap umat Islam.

Sebelum aksi ditutup, seluruh peserta Apel siaga dan para tokoh yang hadir itu secara bersama-sama membacakan empat poin petisi 'umat mendukung pembubaran Ahmadiyah' yang dipimpin oleh Sekjen FUI M. Al-Khaththath. Yang antaranya, berisi desakan kepada Presiden untuk membubarkan Ahmadiyah, menyerukan kepada kelompok Ahmadiyah untuk bertobat, ikrar menegakan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan As Sunah, serta merapatkan barisan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, dan mewaspadi segala bentuk konspirasi asing yang akan mengadu domba. Aksi mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian Polda Metro dan Polsek Gambir.(novel/eramuslim)

Hizbut Tahrir Ingatkan SBY Bubarkan Ahmadiyah - by okezone.com

Kamis, 8 Mei 2008 - 09:08 wib
Yuni Herlina Sinambela - Okezone

JAKARTA
- Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menuntut kepada Presiden SBY untuk segera membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Keberadaan JAI dianggap telah meresahkan umat Islam dunia.

"Berdasarkan keputusan fatwa MUI dalam Munas ke II tahun 1980 menetapkan bahwa aliran Ahmadiyah telah keluar dari Islam, dan menyesatkan. Bagi orang Islam yang mengikutinya dianggap murtad," jelas HTI dalam surat terbukanya yang ditujukan bagi Presiden SBY, Kamis (8/5/2008)

HTI menilai pembubaran tersebut harus dilakukan segera karena secara implisit mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi, telah menodai Al-Quran dengan kitab Tadzkirah-nya, penodaan terhadap Nabi Muhammad saw, dan pelanggaran serta penodaan agama oleh sekelompok orang yang memuat ajaran serta klaim dari ajaran agama asalnya dalam UU No.5/69 jo Penpres No.1/PNPS/1965.

Hal itu diperkukuh oleh MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) hasil Munas MUI VII di Jakarta, pada tanggal 22 Jumaidil Akhir 1426H/29 Juli 2005. (hri)


Pemuda Pancasila Dukung FPI Bubarkan Ahmadiyah - by Media Indonesia Online

Rabu, 04 Juni 2008 05:16 WIB
Pemuda Pancasila Dukung FPI Bubarkan Ahmadiyah
Penulis : David
JAKARTA--MI: Majelis Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Pemuda Pancasila mendukung perjuangan Front Pembela Islam untuk membubarkan Ahmadiyah. Demikian diungkapkan Ketua Bidang Agama, Sosial dan Budaya MPW PP Pujo Nugroho seusai bertemu dengan Habib Rizieq, di Jakarta, Rabu dini hari (4/6).

"Ini bentuk dukungan terhadap FPI," jelas Pujo. Dukungan tersebut berkaitan dengan perjuangan akidah agama. Pujo mendatangi kediaman Habib Rizieq di Jalan Petamburan III sekitar pukul 01.00. Selanjutnya, sekitar pukul 03.00, Pujo meninggalkan kediaman Habib Rizieq.

Pujo pun menjelaskan bahwa PP tidak melakukan aksi sweeping FPI di Jawa Timur. "Itu dilakukan orang-orang yang mengaku PP dan menggunakan seragam PP," jelas Pujo. (Dvd/OL-2)