Departemen Luar Negeri meminta agar tanggapan yang dikeluarkan oleh media asing tidak terlalu mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dalam menyelesaikan kasus bentrokan Monas tersebut.
"Saya rasa kalau sekedar menanggapi itu wajar-wajar saja, semua negara mempunyai pertimbangan masing-masing untuk menyampaikan suatu tanggapan, dan selama tanggapan itu tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dalam penanganan satu isu, " ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah kepada pers, di Kantor Deplu, Jakarta.
Menurutnya, tanggapan itu akan lebih pas diberikan, apabila dalam suatu peristiwa menimbulkan korban dari warga negara mereka sudah sewajarnya akan bereaksi, namun dalam insiden ini secara umum tidak ada yang berhubungan langsung dengan warga asing.
Dalam kesempatan itu, Faiza menyayangkan, terjadinya kembali peristiwa kekerasan di tanah air, yang dikhawatirkan akan memunculkan citra negatif di luar negeri.
"Kita berharap tidak terjadi hal-hal seperti ini, karena akan disorot media dan pemerintah asing yang akan mengganggu upaya kita untuk memunculkan citra positif Indonesia, yang selama ini diupayakan dengan jerih payah yang tidak mudah untuk membangun citra positif itu, bukan satu hal yang sederhana, " tandasnya.
Meski demikian, Ia mengakui, citra negatif itu juga tidak terlepas dari pemberitaan yang serba instan dan cepat menjadi konsumsi masyarakat internasional.
"Bayangkan apa yang terjadi kalau pemberitaan itu berimbas pada travel restriction atau travel ben, itu sangat kita sayangkan, kalau isu itu melebar, " pungkasnya.
Harian nasional "The Australian" dan jaringan pemberitaan "ABC" edisi Selasa menurunkan berita seputar ancaman FPI maupun tekanan terhadap pemerintah RI yang dianggap gagal menindak FPI.
Melalui korespondennya di Jakarta, Stephen Fitzpatrick, Suratkabar "The Australian" menurunkan berita berjudul "We`ll wage war: Indonesian Muslim hardliners" (Kami Akan Nyatakan Perang: Para Muslim Indonesia Garis Keras." (novel)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar